DPP PKB, Kenaikan Cukai Tembakau 23 Persen akan Mematikan Petani dan Pekerja

indonesiasatu, 17 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mempertimbangkan lagi rencana kenaikan cukai tembakau sebesar 23% untuk tahun anggaran 2020. Rencana ini dinilai akan memukul petani tembakau dan pekerja pabrik rokok.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bidang Ketenagakerjaan dan Migran, Dita Indah Sari mengatakan Kenaikan 23% terlalu besar, lebih 2 kali lipat dari kenaikan di tahun 2018 yang rata-rata sebesar 10.48%.

”Memang tahun ini cukai tidak naik, namun kan perhitungannya tidak perlu sampai dirapel dua kali lipat begitu. Apalagi kenaikan Harga Jual Eceran sampai dipatok 35%. Ini akan membunuh industri tembakau. Dan yang paling dulu kolaps adalah petani, pekerja rokok dan pabrik rokok kecil-menengah," ujar Dita Indah Sari di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Kenaikan cukai dan HJE sebesar itu akan membuat volume permintaan turun drastis. Akibatnya pembelian tembakau petani oleh pabrik rokok akan menurun, ya jumlah ya harganya. Lalu industri ini mati pelan-pelan dan orang kehilangan pekerjaan.

"Ibu Sri, coba dipertimbangkan lagi. Ada 150 ribu buruh pabrik rokok, 90 ribu karyawan pabrikan, 1,6 juta petani cengkeh, 2,3 juta petani tembakau. Belum pedagang ecerannya 2,9 juta orang. Itu efek dominonya. Lagipula rata-rata pekerja pabrik tembakau adalah perempuan, usia tua dan low skill. Industri mana lagi yang mau terima mereka? Tidak ada," tutur Dita.

Dita menyatakan, PKB memahami kesulitan neraca penerimaan pemerintah. Selain kenaikan cukai, pemerintah juga ingin menggenjot PPN dari tembakau. Namun jangan dengan besaran yang membunuh industri.

"Cukai tidak naik sebesar itu saja industri ini sudah menurun. Tahun 2012 ada sekitar 1000 pabrikan, sekarang tersisa 456 saja. Kenaikan sebesar ini adalah zero-sum game bagi kita semua. Gak ada yang menang pada akhirnya. Semua kalah. Dan yang kalah duluan adalah yang kecil”. jelas Dita.

Menurut Ketua DPP PKB bidang Ketenagakerjaan dan Migran, kenaikan di angka rata-rata 15% masih realistis.

”Tentu golongan Sigaret Kretek Tangan yang padat pekerja akan naik di bawah itu. Dan Sigaret Putih Mesin pasti di atas itu. Jadi cukai tetap naik, pemerintah dapat tambahan uang untuk menambal defisit, namun industri tidak mati. Kami minta dipertimbangkan lagi," ujar Dita.

Sementara itu, Ketua Departemen Lobby dan Humas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Andy William Sinaga, berpendapat, bahwa ancaman kenaikan cukai tersebut diprediksi para buruh/pekerja pabrik rokok yang tersebar di Malang, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Kudus dan Kediri akan kehilangan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), karena perusahaan atau buruh tersebut tidak membayar iurannya.

”Kami menghimbau agar kenaikan cukai tersebut dihitung ulang oleh pemerintah agar ancaman PHK dan kehilangan hak perlindungan BPJS pekerja pabrik rokok tidak hillang,” harap Andy William, di Jakarta, Selasa (17/9/2019). (hy)

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu