DR. Popi Puadah: Guru Honorer, Profesi yang Termarginalkan, dan Dedikasi yang Tidak Dihargai, Pemerintah yang Akan Datang Harus Perjuangkan Hal Ini

INDONESIASATU.CO.ID:

PENDIDIKAN - Pada hari ini Senen 17 September 2018, ribuan guru honorer di beberapa daerah melakukan mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi  usia guru honorer sampa 35 tahun. Lebih miris lagi Kepala Dinas Kabupaten Garut menyebut guru honorer sebagai guru ilegal, padahal mayoritas guru yang mengajar di Kabupaten Garut dan di beberapa daerah adalah guru honorer.    

Guru honorer adalah sebuah kelompok profesi yang termarginalkan oleh kebijakan pemerintah, dedikasi yang tidak dihargai oleh pemerintah saat ini, padahal tugas dan tanggung jawabnya tidak ada bedanya dengan guru yag berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Banyak di antara guru honorer yang mendapatkan honor perbulan di bawah 500 ribu, tetapi mereka tetap bertahan dengan harapan suatu hari nanti mereka akan diangkat sebagai PNS. Lebih miris lagi nasib guru honorer yang mengajar pada sekolah negeri, selain honornya kecil mereka juga tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi, padahal tunjangan sertifikasi inilah yang bisa memberikan tambahan penghasilan bagi mereka untuk menghidupi keluarganya.

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus (Hamalik:2004), sehingga tidak semua orang bisa menjadi guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru tanpa membedakan guru honorer atau guru PNS.

Menyikapi permasalahan guru honorer ini, dibutuhkan satu kebijakan pemerintah yang berpihak kepada guru honorer secara nyata bukan kebijakan yang sifatnya lips service semata, apalagi janji politik yang akan dilupakan ketika sudah terpilih. Menurut saya, proses rekrutmen guru PNS seharusnya tidak dibuka secara umum, tetapi hanya diperuntukan bagi guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Apabila kuota penerimaan PNS terbatas, maka pemerintah bisa melakukan proses seleksi dengan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan pada masa kerja guru honorer yang bersangkutan. 

Ada beberapa alasan kenapa rekrutmen guru PNS harus dari kalangan guru honorer, diantaranya: 1) Guru honorer sudah teruji kemampuan profesionalnya, sehingga dia mengerti ilmu didaktik metodik secara nyata di kelas; 2) Guru honorer sudah teruji dedikasinya, karena dia tetap disiplin mengajar walaupun dibayar dengan honor yang kecil; 3) Guru honorer sudah teruji kemampuan pribadinya sebagai pendidik, karena sudah bertahun-tahun selalu bersama dengan murid-murid. 

Bagi sarjana pendidikan yang baru lulus, kesempatan untuk menjadi guru PNS harus dilalui setelah mereka mengabdi selama minimal lima tahun sebagai guru honorer, sehingga mereka memiliki passion untuk menjadi guru tanpa terpengaruh oleh besar kecilnya honor yang mereka terima. Sebagai pendidik, guru tidak hanya dituntut untuk terampil dalam mengajar, tetapi yang lebih penting dari itu guru harus bisa menjadi figur yang dapat dijadikan contoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, materi tes yang paling penting dalam proses seleksi guru adalah tes kepribadian  (personality test) dan tes sikap (attitude test).       

Dengan sistem rekrutmen seperti ini, maka pemerintah telah menghargai pengabdian guru honorer dan sekaligus bisa memenuhi kebutuhan guru PNS yang sudah memasuki masa pensiun tanpa melukai hati nurani guru honorer. (***)
 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita