Fadli Zon: Redistribusi Asset, Pemerintah Harus Prioritaskan Masyarakat Setempat

POLITISI.ID: JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai semangat pemerintah melakukan redistribusi asset harus diprioritaskan untuk masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkannya sesaat setelah menerima masyarakat adat Sibaya Lauchi, Deli Serdang, Sumatera Utara di ruang kerjanya, Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (5/9). 
 
“Hari ini saya menerima perwakilan masyarakat adat Sibaya Lauchi, Deli Serdang Sumatera Utara yang yang mengadukan rencana penggusuran paksa oleh PT PN II yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sekitar, tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat (sekitar lebih dari 2000 Kepala Keluarga) setempat yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia,”ujar Fadli. 
 
Dilanjutkan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, sejatinya HGU yang diberikan ke PT PN II itu digunakan untuk usaha perkebunan. Namun menurut informasi yang diterimanya dari masyarakat adat, PT PN bekerjasama dengan Perumnas dan anak perusahaannya malah akan membangun perumahan di atas tanah ulayah (masyarakat adat Sibaya Lauchi). Artinya disini terjadi pengalihfungsian dan dugaan menabrak aturan yang ada. 
 
“Seharusnya melakukan redistribusi asset harus diprioritaskan untuk masyarakat setempat. apalagi secara historis, mereka sudah ada sejak jaman dulu, jauh sebelum kemerdekaan. Pemerintah harus memprioritaskan untuk masyarakat setempat terlebih dahulu, jadi redistribusi bukan untuk orang lain, tapi masyarakat disana terlebih dahulu. Sehingga mereka bisa mendapat status tanah dengan resmi dan jelas, apalagi ada riwayat sejarah sebelumnya, seperti kesultanan atau hak ulayah, hak masyarakat adat,”paparnya. 
 
Menindaklanjuti aduan tersebut, Fadli meminta foto copy dokumen dan bukti-bukti kepemilihan tanah tersebut oleh masyarakat adat Sibaya Lauchi terlebih dahulu. Setelah itu pihaknya berjanji akan memperjuangkan hal tersebut dengan menyampaikannya langsung ke BPN (Badan pertanahan nasional) serta instansi terkait. Hal ini semata demi kelangsungan hidup masyarakat setempat yang jumlahnya lebih dari dua ribu kepala keluarga yang sudah puluhan tahun menempati daerah tersebut. (Ayu,mp)/foto:arief/iw.

Sumber: DPR.GO.ID