Sutan Adil Hendra: Kita Tahu Anggaran Pendidikan itu 20 Persen dari APBN,  Kalau itu Kita Hitung 20 Persen itu Harusnya Rp 400 Triliun

WARTAPARLEMEN.COM: PALANGKARAYA - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah menemukan permasalahan sulitnya perguruan tinggi (PT), baik negeri maupun swasta, untuk mendapat akreditasi. Hal ini diakibatkan karena kampus kekurangan dosen  dan minimnya sarana prasarana.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai, salah satu faktor yang memyebabkan permasalahan itu adalah anggaran untuk perguruan tinggi yang tidak besar, sehingga hal itu menyisakan persoalan. Komisi X DPR meminta masalah ini menjadi skala prioritas bagi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk diselesaikan.
 
“Kita tahu anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN.  Kalau itu kita hitung 20 persen itu harusnya Rp 400 triliun. Tapi yang ada untuk Kemenristekdikti hanya Rp 42 triliun. Tentu ini menyisakan suatu persoalan,” tegas Sutan, saat pertemuan dengan civitas akamedika perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah di Universitas Palangka Raya, Kalteng, Kamis (1/2/2018).
 
Politisi F-Gerindra itu menduga, hal itu yang menyebabkan peringkat Indonesia dalam mengembangkan vokasi di era global dan persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Indonesia mendapat peringkat 87 dari 127 negara.
 
“Malaysia mendapat peringkat 37 dan Thailand peringkat 47. Ini terbukti karena anggaran untuk meningkatkan vokasi kita hanya 0,2 persen, sementara di negara lain sudah 2,5 persen,” keluh politisi asal dapil Jambi itu.
 
Untuk itu, Sutan meminta pemerintah mengambil langkah lebih kongkrit terutama terhadap biaya pendidikan. Karena alokasi besarnya anggaran untuk pendidikanlah yang membuat Indonesia semakin bermartabat.
 
Kunspek ini juga diikuti oleh beberapa Anggota Komisi X DPR RI lainnya, diantaranya Bambang Sutrisno (F-PG), Dwita Ria Gunadi (F- Gerindra), Sri Meliyana (F-Gerindra), Zainudin Arifin Noor (F-PKB) dan Toriq Hidayat (F-PKS). (rnm/sf)

Sumber: dpr.go.id