Ace Hasan Syadzily: Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Ace Hasan Syadzily: Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

"Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri, " pungkas Ace dalam keterangan tertulis kepadaParlementaria, Jumat (30/7/2021).

Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan. 

"Saya masih menemukan praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun, " tegas Ace.

Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos. Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos. 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh rt/rw atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Ace menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai. Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu, " pungkas Ace. (tn/es)

Ace Hasan Syadzily DPR RI KOMISI VIII GOLKAR
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Andi Akmal Pasluddin: Sektor Pertanian Semakin...

Next Article

Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Udin Komarudin

Udin Komarudin verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 8

Registered: Sep 22, 2020

Khairul Amry Pasaribu

Khairul Amry Pasaribu

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: May 10, 2021

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Khairul Amry Pasaribu

Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Bawaslu Mesuji Audensi, Apri Susanto S.Pd: Harapan Pemerintah akan selalu Memberikan dukungan Prasarana
Rahmad Handoyo:  Akhirnya Anak-anak Kita yang Berusia 6-11 tahun Bisa Divaksin
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau

Follow Us

Recommended Posts

Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau
Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Dony Maryadi Oekon Gantikan Bambang Wuryanto Pimpin Komisi VII
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru