Ada Keganjilan, Mulyanto Dorong PLN Nego Ulang Perpanjangan Kontrak Listrik Swasta

Ada Keganjilan, Mulyanto Dorong PLN Nego Ulang Perpanjangan Kontrak Listrik Swasta
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto melihat ada keganjilan dibalik perpanjangan kontrak kontrak listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang seharusnya telah habis masa operasi pembangkitnya.

"Keganjilan yang saya lihat itu salah satunya terkait klausul take or pay (TOP) yang merupakan kewajiban PLN membeli minimal 70 persen produksi listrik swasta, yang tetap ada dalam perpanjangan kontrak tersebut. Padahal saat ini pasokan listrik secara nasional surplus lebih dari 30 persen, " ujar Mulyanto dalam siaran pers nya, Rabu (4/8/2021).

Hal tersebut menurutnya seolah memperlihatkan posisi daya tawar manajemen PLN yang lemah. Seharusnya pihak PLN dapat menolak perpanjangan kontrak listrik swasta di tengah surplus listrik seperti sekarang ini.

"Untuk apa memperpanjang kontrak dengan pihak IPP, dimana PLN sudah tidak membutuhkan listrik di tengah demand listrik yang rendah.  Apalagi klausul TOP tetap masih disertakan di dalam kontrak tersebut.  Ini mengherankan, " tegasnya,

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa ketentuan TOP merupakan beban berat untuk PLN, karena mereka terpaksa harus membayar listrik sebanyak minimal 70 persen, baik yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. 

"Dulu saat kita kekurangan listrik, klausul TOP ini menjadi alat yang efektif untuk membujuk IPP swasta, agar mereka mau membangun pembangkit listrik. Tapi saat ini kondisinya sudah berbalik seratus delapan puluh derajat. Listrik kita berlebih, sedang program tambahan listrik 35 ribu MW sudah terlanjur kontraktual beserta klausul TOP-nya, "paparnya

Ditambahkannya, hal tersebut semakin membebankan keuangan PLN. Pasalnya, utang PLN saat ini hampir mencapai Rp500 triliun. "Jadi, saya mendorong penuh agar PLN me-renegosisasi lagi klausul dan besaran TOP ini. Tidak perlu ada perpanjangan kontrak listrik dengan tetap mencantumkan klausul TOP di tengah kelebihan listrik seperti sekarang ini, " tandasnya.

Apalagi, diketahui ke depan sumber energi primer yang murah dan memberikan keuntungan selama ini, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) harus terus dikurangi dan dengan tanpa kontrak baru, demi komitmen terhadap pengembangan green energy. Hal ini juga akan semakin menambah beban berat untuk PLN.

Tidak hanya itu, PLN juga berencana melaksanakan holdingisasi PLTU dalam rangka konsolidasi dan efisiensi operasional bisnis mereka, termasuk juga holdingisasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bersama dengan Pertamina. (ayu/es)

KOMISI VIII DPR RI Mulyanto PLN PKS
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Nevi Zuairina: ‘Holdingisasi’ PLTP di Bawah...

Next Article

Martin Manurung Minta Menteri BUMN Tanggung...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 4

Registered: Sep 22, 2020

MEDIA POLITISI

MEDIA POLITISI verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

Profle

Achmad Sarjono verified

Junaidi Auly: Pemerintah Harus Extra Waspada dan Redam Keinginan Terhadap Utang
AFK Majid Resmi Jadi Ketua LPP PKB Barru
Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ratna Juwita Sari Sayangkan Pemerintah Belum Kabulkan Kebutuhan Dana Abadi Pesantren

Follow Us

Recommended Posts

Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ace Hasan Dukung Sinergi BWI dan Kemenag untuk Literasi Perwaqafan
Ace Hasan Dukung Baznas Kelola Dana Zakat BUMN
Saleh Daulay Pertanyakan Strategi Pemerintah Hadapi Varian Baru Covid-19
Cegah Varian MU, Netty: Jangan Ragu Tutup Akses Masuk Indonesia