Ahmad Najib Apresiasi Pajak Khusus IKN Guna Pengendalian Isu Ramah Lingkungan

    Ahmad Najib Apresiasi Pajak Khusus IKN Guna Pengendalian Isu Ramah Lingkungan
    Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh

    JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh mengapresiasi dan menilai wajar adanya aturan mengenai pajak khusus dalam Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya mengenai pengendalian dalam aspek isu lingkungan. Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2022 yang baru diteken Presiden Joko Widodo, baru-baru ini.

    Dalam beleid tersebut salah satunya mengatur mengenai 13 pajak khusus di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. “Dalam beberapa hal fungsi pajak hal tersebut saya rasa cukup masuk akal. Diharapkan ke depan, IKN ini well managed dari berbagai aspek, termasuk pengendalian dari isu-isu lingkungan, ” kata Najib, Kamis (5/5/2022).

    Najib menilai pajak tidak hanya bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, pajak bisa mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Tanpa adanya beleid tersebut pemerintah akan kesulitan mengendalikan situasi. Najib pun menegaskan, pajak bertujuan tidak  hanya dari sisi penerimaan.

    “Pajak bisa efektif dalam hal mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Secara umum hal tersebut bertujuan tidak hanya dari sisi penerimaan lebih jauh dalam upaya mengendalikan sekaligus membatasi agar ramah terhadap lingkungan, ” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

    Lebih lanjut, Najib mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah pajak, seperti untuk perhotelan dan jasa kesenian hingga hiburan. “Dari sisi tarif haruslah tidak terlalu tinggi agar juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN, ” tandas legislator dapil Jawa Barat II itu.

    Najib pun menambahkan, pajak memang harus dipersiapkan sedari awal. Pasalnya, lanjut Najib, pajak bersifat untuk pengendalian. “Pajak itu justru harus dipersiapkan dari awal dan bersifat juga untuk pengendalian. Nanti jumlah kendaraan tidak terkontrol dan lain-lain, ” tandas Najib.

    Dalam PP tersebut dijelaskan, Pajak Khusus IKN adalah kontribusi wajb kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan IKN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menerangkan, PP Nomor 17 Tahun 2022 ini hanya memberi landasan hukum agar selaras dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, yang sebelumnya jenis pajak atau retribusi diatur UU Nomor 28 Tahun 2009. “Ini pungutan yang selama ini sudah ada berlaku di semua pemda, kini berlaku juga untuk IKN. Sehingga, bukan tambahan pajak baru untuk seluruh Indonesia dalam rangka pembiayaan IKN, ” ujarnya. (rdn/sf)

    Ahmad Najib Qodratulloh DPR RI PAN KOMISI XI
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Sufmi Dasco Dukung Penerapan WFH Sepekan...

    Artikel Berikutnya

    Rifqinizamy Karsayuda: Komisi II Akan Cermati...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Steven

    Steven verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Nanang Suryana Saputra

    Nanang Suryana Saputra verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Sep 21, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Saharudin

    Saharudin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Follow Us

    Recommended Posts

    Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba
    Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK
    Intan Fauzi Dukung Pengembangan Obat Herbal Dalam Negeri
    Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK
    Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran!