Andi Iwan Darmawan Aras: Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Bebaskan Lahan Proyek Tanggul Sungai Ciujung

    Andi Iwan Darmawan Aras: Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Bebaskan Lahan Proyek Tanggul Sungai Ciujung
    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras

    SERANG - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar pemerintah lebih proaktif menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Jika pembebasan lahan ini belum juga teratasi, target waktu pekerjaan akan mundur yang mengakibatkan konsekuensi anggaran.

    Hal ini diungkapkan Andi saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (27/5/2021). Ia mengatakan bahwasanya masalah pembebasan lahan adalah masalah klasik yang kerap terjadi tidak hanya di Kementerian PUPR saja.

    “Saya sudah sering kali sampaikan kepada para mitra kerja Komisi V DPR, agar pembebasan lahan diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik. Karena hal tersebut mengganggu serapan anggaran ataupun jangka waktu pelaksanaan kontrak. Jika terjadi seperti ini, apakah menjadi kesalahan rekanan ataupun kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri dalam konteks menyelesaikan masalah sosial yang ada di lapangan, ” ujarnya.

    Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, seperti yang telah direncanakan, Tanggul Sungai Ciujung jika sudah selesai kelak dapat mereduksi banjir sebesar 52 persen di wilayah Kabupaten Serang. Sehingga pembangunan tersebut bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.

    “Jika kita mengacu pada bencana banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih sekitar 19 ribu keluarga yang terkena dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak ini juga tergenang. Sehingga kita merasa Tanggul Sungai Ciujung ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi kembali, ” harap Andi.

    “Progres kegiatan proyek ini memang masih deviasi negatif, sehingga kita mengharapkan pihak balai dapat lebih memiliki tekanan untuk bisa mengejar ketertinggalan deviasi negatif tersebut. Agar bisa selesai tepat waktu sehingga tanggul ini bisa fungsional dan dirasakan betul oleh masyarakat, ” sambung Legislator dapil Sulsel II ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Saroni Soegiarto mengatakan, persoalan tanah ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018 dan hasilnya sudah 75 persen lahan yang sudah dibebaskan, jadi masih ada 25 persen lagi. Ia berharap pada tahun 2021 ini semua lahan sudah bisa dibebaskan.

    “Kami dari awal sudah melakukan sosialiasi perencanaan dengan masyarakat dan juga telah melibatkan pemerintah daerah. Memang ada di beberapa lokasi pembangunan tanggul yang sebetulnya masyarakat itu mendirikan bangunan secara ilegal. Untuk yang seperti ini, biasanya kami ada kebijakan yang sifatnya silaturahmi, supaya mereka bisa membangun bangunan baru ditempat lain, tapi bukan ganti untung, ” terangya. (jk/es)

    Andi Iwan Darmawan Aras DPR RI KOMISI V GERINDRA
    Update

    Update

    Artikel Sebelumnya

    Riezky Aprilia Pertanyakan Anggaran Restorasi...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Peduli Bencana Galodo Sumatera Barat, Hakim Agung Mahkama Agung RI Terjun Langsung  Lokasi Terdampak
    Bantu Korban Bencana Alam, Ketua PN Batusangkar Liena, S.H., M.Hum Dirikan  Dapur Umum
    Perilaku Overconfident dan Efek Disposisi di Bursa Efek Indonesia
    Ketua PN Batusangkar Terjun Langsung Pantau Situasi Terkini dan  Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir dan Sukarelawan
    Cawabup Banyumas, Iwan Mujianto tidak Akan Ambil Gajinya Jika Terpilih

    Ikuti Kami