banner
banner

Andi Iwan Darmawan Aras: Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Bebaskan Lahan Proyek Tanggul Sungai Ciujung

Andi Iwan Darmawan Aras: Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Bebaskan Lahan Proyek Tanggul Sungai Ciujung
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras

SERANG - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar pemerintah lebih proaktif menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Jika pembebasan lahan ini belum juga teratasi, target waktu pekerjaan akan mundur yang mengakibatkan konsekuensi anggaran.

Hal ini diungkapkan Andi saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (27/5/2021). Ia mengatakan bahwasanya masalah pembebasan lahan adalah masalah klasik yang kerap terjadi tidak hanya di Kementerian PUPR saja.

“Saya sudah sering kali sampaikan kepada para mitra kerja Komisi V DPR, agar pembebasan lahan diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik. Karena hal tersebut mengganggu serapan anggaran ataupun jangka waktu pelaksanaan kontrak. Jika terjadi seperti ini, apakah menjadi kesalahan rekanan ataupun kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri dalam konteks menyelesaikan masalah sosial yang ada di lapangan, ” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, seperti yang telah direncanakan, Tanggul Sungai Ciujung jika sudah selesai kelak dapat mereduksi banjir sebesar 52 persen di wilayah Kabupaten Serang. Sehingga pembangunan tersebut bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.

“Jika kita mengacu pada bencana banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih sekitar 19 ribu keluarga yang terkena dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak ini juga tergenang. Sehingga kita merasa Tanggul Sungai Ciujung ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi kembali, ” harap Andi.

“Progres kegiatan proyek ini memang masih deviasi negatif, sehingga kita mengharapkan pihak balai dapat lebih memiliki tekanan untuk bisa mengejar ketertinggalan deviasi negatif tersebut. Agar bisa selesai tepat waktu sehingga tanggul ini bisa fungsional dan dirasakan betul oleh masyarakat, ” sambung Legislator dapil Sulsel II ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Saroni Soegiarto mengatakan, persoalan tanah ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018 dan hasilnya sudah 75 persen lahan yang sudah dibebaskan, jadi masih ada 25 persen lagi. Ia berharap pada tahun 2021 ini semua lahan sudah bisa dibebaskan.

“Kami dari awal sudah melakukan sosialiasi perencanaan dengan masyarakat dan juga telah melibatkan pemerintah daerah. Memang ada di beberapa lokasi pembangunan tanggul yang sebetulnya masyarakat itu mendirikan bangunan secara ilegal. Untuk yang seperti ini, biasanya kami ada kebijakan yang sifatnya silaturahmi, supaya mereka bisa membangun bangunan baru ditempat lain, tapi bukan ganti untung, ” terangya. (jk/es)

Andi Iwan Darmawan Aras DPR RI KOMISI V GERINDRA
banner
Update

Update

Previous Article

Riezky Aprilia Pertanyakan Anggaran Restorasi...

Next Article

Imron Amin Prihatin atas Alutsista di Kodam...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jul 9, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Update verified

Hasannudin Wahid Usulkan Menparekraf ‘Work From’ Dieng
Sudewo: Kegagalan Konstruksi Tol Jawa Harus Jadi Bahan Evaluasi
Sari Yuliati Prihatin Masih Ada Hiburan Malam yang Beroperasi di Masa Pandemi
Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
banner

Follow Us

banner