Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB

    Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB
    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI. Foto: Oji/nvl

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya yang banyak dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up). Ia meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat menyerap masyarakat yang mengalami PHK melalui program Wirausaha Baru (WUB).

    “Baru-baru ini kita sudah mendengar berita bagaimana banyaknya PHK terhadap start up, ini kesempatan pak menteri mengambil mereka dalam program WUB, wirausaha baru yang saya lihat ini programnya dari tahun ke tahun semakin turun, ” ujar Nevi pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan start up ini muncul akibat beberapa faktor yang membuat tekanan ekonomi pada perusahaan.  Faktor tersebut yakni, adanya tren naiknya suku bunga Amerika Serikat, kondisi makro yang buruk hingga efek transisi pasca pandemi serta reorganisasi sumber daya manusia.

    “Nah ini bisa disinergikan dengan kami. Karena di dapil juga banyak pengangguran, yang mereka tidak mau ke Kota. Karena ke kota pun juga banyak pengangguran. Sehingga ini sangat efektif sekali membatu mereka pengangguran di dapil kami, ” ucap legislator dapil Sumatera Barat II itu.

    Di sisi lain, Nevi juga menyoroti mengenai sertifikasi yang diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ia meminta Kementerian Koperasi dan UKM beserta lembaga terkait lainnya untuk dapat lebih mempermudah proses sertifikasi halal terutama untuk UMKM go global.

    “Kami hanya menginginkan para pelaku UMKM untuk mudah mendapatkan SNI. Karena di kepala mereka itu susah pak ya, syaratnya berbelit jadi penyebaran informasinya terbatas, sertifikasi tidak merata, proses yang panjang dan berbelit, biaya pengurusannya mahal, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (gal/sf)

    Nevi Zuairina PKS KOMISI VI DPR RI
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Banggar DPR RI Setujui Tambahan Pagu Anggaran...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Saiful Chaniago: Ekonomi Sebagai Pilar Kebangkitan Nasional Indonesia Emas
    Peduli Bencana Galodo Sumatera Barat, Hakim Agung Mahkama Agung RI Terjun Langsung  Lokasi Terdampak
    Bantu Korban Bencana Alam, Ketua PN Batusangkar Liena, S.H., M.Hum Dirikan  Dapur Umum
    Perilaku Overconfident dan Efek Disposisi di Bursa Efek Indonesia
    Ketua PN Batusangkar Terjun Langsung Pantau Situasi Terkini dan  Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir dan Sukarelawan

    Ikuti Kami