Darmadi Durianto: Aturan Gula Rafinasi Berpotensi Timbulkan Polemik

    Darmadi Durianto: Aturan Gula Rafinasi Berpotensi Timbulkan Polemik
    Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyatakan, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula Industri Dalam Rangka pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap dunia industri gula nasional.

    Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, kebijakan ini akan membawa dampak kenaikan harga gula rafinasi karena kenaikan harga transport dan berpotensi mematikan daya saing industri makanan dan minuman (mamin). Ia juga melihat adanya kebijakan yang diskriminatif bagi kepentingan perusahaan tertentu. Selain itu, regulasi tersebut juga dianggap berpotensi menciptakan adanya rembesan gula rafinasi.

    “Permenperin ini memberikan kuota impor gula rafinasi tanpa perlu ada landasan kontrak antara pabrik gula dan pembeli industri. Ini memberikan diskresi yang luar biasa bagi Kemenperin, ” terangnya dalam keterangan pers, Senin (17/5/2021).

    Ia mengatakan, seharusnya setiap aturan harus memperhatikan aspek eksternal menyangkut morality aspiration yaitu sejauh mana suatu kebijakan ini memperhatikan keadilan dan kepentingan bangsa. Sedangkan aspek internal sebanyak 8 aspek, di mana peraturan yang dibuat diantaranya tidak boleh berlaku surut (Prospectivity), harus masuk akal (Inteligibility), tidak boleh ada diskriminasi (Generality), harus disosialisasikan terlebih dahulu (Promulgation) dan tidak berat sebelah (Possibility of Obidience).

    “Aspek-aspek tersebutlah yang akan kita pertanyakan ke Menteri Perindustrian yang sudah menimbulkan pro kontra di masyarakat sejak diterbitkannya Permenperin 3/2021. Sejak kebijakan tersebut keluar hingga saat ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga, kami akan meminta Menperin untuk memberikan klarifikasi terkait soal beberapa poin di atas, ” ungkapnya.

    Sebab, menurutnya regulasi tersebut menimbulkan polemik yang dianggap tidak sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Jokowi soal swasembada pangan termasuk gula. “Ini perlu dijelaskan Menperin secara komprehensif, karena sudah menimbulkan pro kontra di masyarakat, ” tukas Politisi dapil DKI Jakarta III tersebut. (er/es)

    Darmadi Durianto DPR RI PDIP KOMISI VI
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Faisol Riza: Pemecatan Direksi KF, Bukti...

    Artikel Berikutnya

    Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Steven

    Steven verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Nanang Suryana Saputra

    Nanang Suryana Saputra verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Sep 21, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Saharudin

    Saharudin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Follow Us

    Recommended Posts

    Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba
    Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK
    Intan Fauzi Dukung Pengembangan Obat Herbal Dalam Negeri
    Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK
    Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran!