banner
banner

Eva Yuliana: Pimpinan dan Dewas KPK Diminta Tindaklanjuti Arahan Presiden

Eva Yuliana: Pimpinan dan Dewas KPK Diminta Tindaklanjuti Arahan Presiden
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, karena telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi, baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK, " ungkap Eva dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (19/5/2020). Eva mengaku sependapat dengan kebijakan Presiden, dan selanjutnya diharapkan semua pihak saat ini untuk bisa tetap fokus dan mencermati detail persoalan yang ada secara holistik dan integral, tidak boleh sepenggal-sepenggal.

Menurut politisi Partai NasDem itu, bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. “Penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri, " jelas Eva.

Dia pun meminta semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Menurutnya, 75 pegawai KPK yang diketahui tidak lolos tes, bagaimana pun mereka sudah lama mengabdi, maka semestinya kita harus tetap menghargai dan memberikan perhatian. "Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas dan tepat, " kata Eva.

Menurut dia, sikap Presiden Jokowi tersebut telah menerapkan kepemimpinan modern, yaitu mengutamakan "check and balances", ada keterbukaan ruang-ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama. Eva menilai Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya. (eko/sf)

Eva Yuliana DPR RI KOMISI III NASDEM
banner
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Suryadi Jaya Purnama Nilai Pemerintah Lalai...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jul 9, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Update verified

Hasannudin Wahid Usulkan Menparekraf ‘Work From’ Dieng
Sudewo: Kegagalan Konstruksi Tol Jawa Harus Jadi Bahan Evaluasi
Sari Yuliati Prihatin Masih Ada Hiburan Malam yang Beroperasi di Masa Pandemi
Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
banner

Follow Us

banner