banner
banner

Muhidin Mohamad Said: Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang

Muhidin Mohamad Said: Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said

JAKARTA - Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan pandemi. Skema stabilitas sistem keuangan itu, akan berlangsung sampai akhir tahun anggaran 2022 dan pada tahun 2023 batasan defisit akan kembali normal di angka 3 persen.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menempuh langkah extra ordinary dengan cara melebarkan defisit anggaran sebesar Rp1.039, 2 triliun atau setara 6, 34 persen PDB pada ABPN 2020. Sampai dengan akhir tahun lalu, realisasi defisit telah mencapai sebesar Rp 956, 3 triliun atau 6, 09 persen dari PDB.

"Untuk memenuhi kebutuhan defisit yang besar tersebut, pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran mencapai Rp 1.190, 9 triliun yang sumber utamanya berasal dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.226, 8 triliun. Begitu pula kondisi ekonomi 2021, belum sepenuhnya pulih walaupun pertumbuhan ekonomi sudah dipatok 5 persen, tetapi profil APBN 2021 masih menunjukkan beban yang cukup berat, " kata Muhidin dalam rapat dengar pendapat Banggar DPR dengan sejumlah pakar ekonomi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2020).

Lebih lanjut, Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa defisit APBN 2021 diprediksi akan mencapai 5, 7 persen PDB atau sebesar Rp 1.006, 4 triliun. Untuk menutupi defisit, perencanaan pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 1.177, 4 triliun. Saat ini, pemerintah dan DPR akan memasuki pembahasan pendahuluan RAPBN 2022. Roadmap pada tahun tersebut menjadi tahun terakhir dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk melampaui defisit diatas 3 persen.

"Pembahasasan APBN 2022 akan sangat strategis untuk menentukan arah keberlanjutan pembangunan nasional kedepan. APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3 persen dan rasio utang negara bisa kembali diturunkan, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RDP ini Banggar ingin mendapat masukan komprehensif kebijakan tepat dalam rangka pembicaraan pendahuluan, " tegasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menyampaikan terkait strategi pengurangan stimulus ekonomi. Menurutnya, arah kebijakan fiskal harus mampu memastikan pemulihan ekonomi tetap berlanjut tetapi pemerintah dihimbau untuk jangan terlalu cepat mengurangi stimulus. Meski situasi pandemi mulai terkendali, resiko terhadap adanya gelombang baru tetap perlu diwaspadai.

"Sektor industri mulai menggeliat, terlihat dari PMI yang sudah berada diatas angka 50. Prospek pertumbuhan 2021 lebih baik dari proyeksi sebelumnya. OECD memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan meningkat dari 4, 0 persen ke 4, 9 persen sebagai optimisme pemulihan ekonomi. Untuk itu kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan, " imbaunya.

Stimulus fiskal 2022, dinilai Prasetyantoko, harus dilakukan secara timely, temporary dan targeted. Timely berarti harus ada exit strategy khususnya skenario fiskal terkait pengurangan subsidi. Temporer berarti baru bisa dikurangi jika momentum pemulihannya sudah solid, di mana peran fiskal akan digantikan oleh konsumsi, investasi dan aktivitas ekspor. Sementara Target berarti fokus transformasi dalam rangka pemulihan ekonomi.

"Indikator pengurangan stimulusnya akan bisa dilakukan jika pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diatas 4, 5 persen maka stimulus berpotensi dikembalikan pada level 3 persen pada 2023, " pungkasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, dimana proses recovery tahun 2021 di Indonesia tidak akan berjalan terlalu signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Meski begitu, sejumlah negara termasuk Indonesia masih termasuk dalam level moderat. "Utang kita cukup realistis, jika dibandingkan dengan berbagai negara memang tidak mungkin terelakkan karena sumber penerimaan pajak alami penurunan, " ungkapnya.

Perkiraaan postur ABPBN 2022 skenario defisit dinilai INDEF masih dalam level optimis, dengan skenario defisit moderat dimana batas bawah Rp-770, 75 triliun (-4, 6 persen PDB). "Resiko yang akan terjadi dengan perkiraan tadi, resiko stagnasi pendapatan negara. Tahun 2021 memang diprediksi akan terjadi recovery, tetapi sejauh mana recovery akan terjadi karena itu akan mendorong sebeberapa besar rasio belanja dan pendapatan negara, " tambahnya.

Berbagai upaya perlu dilakukan, mulai dari perlu dikembalikannya fungsi relaksasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi terkini. Kemudian, penguatan basis-basis pajak serta peningkatan kepatuhan pajak pada sektor ynag cepat pulih (telekomunikasi, industri, jasa kesehatan). Selanjutnya perlu ekstensifikasi sumber-sumber pajak baru, termasuk pajak digital, cukai, dan sebagainya.

"Sekrang ini sektor belanja growth-nya dikurangi, padahal rata-rata 10 tahun terakhir growth belanja bisa 9, 42 persen dan growth pendapatan rata-rata 8, 1 persen, tapi saat situasi Covid pendapatan sudah anjlok 17 persen, jadi memang ini yang perlu didongkrak lagi growth diatas 9 persen. Selain itu, relaksasi perpajakan jika masih akan berlanjut akan berimplikasi pada pendapatan negara yang cenderung stagnan, " tutupnya. (alw/es)

Muhidin Mohamad Said DPR RI
banner
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

MH Said Abdullah: Pemerintah Harus Selektif...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jul 9, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Update verified

Hasannudin Wahid Usulkan Menparekraf ‘Work From’ Dieng
Sudewo: Kegagalan Konstruksi Tol Jawa Harus Jadi Bahan Evaluasi
Sari Yuliati Prihatin Masih Ada Hiburan Malam yang Beroperasi di Masa Pandemi
Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
banner

Follow Us

banner