Tony Rosyid
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta agar investasi kepada BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) perlu memperhatikan kemampuan keuangan negara. Menurut Nevi, dalam laporan APBN 2021, penambahan dana investasi kepada BUMN mencapai lebih dari 100 persen dibandingkan realisasi investasi pada tahun 2020.
“Kami menilai sejumlah investasi dalam bentuk PMN tidak memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di saat pandemi, di mana kebutuhan keuangan harusnya dioptimalkan untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi, ” jelas Nevi dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2022 bersama pemerintah yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini menilai pemerintah melakukan langkah ironis penyelamatan BUMN yang terindikasi adanya tindakan korupsi, moral hazard, atau buruknya manajemen internal perusahaan yang tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
“Begitu juga dengan bentuk investasi dalam bentuk infrastruktur, ini juga harus diperhatikan. Kita mungkin harus optimal untuk memperhatikan masalah kesehatan, UMKM, dan ekonomi karena kita ke depan akan menghadapi pandemi dalam varian-varian baru, ” papar Nevi.
Diketahui, Banggar DPR RI menyetujui pembiayaan investasi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp182, 3 triliun. Dari anggaran tersebut, terdapat anggaran Rp38, 4 triliun yang akan diberikan kepada tujuh BUMN sektor infrastruktur dalam bentuk PMN.
Sebagaimana termuat dalam Buku Nota II dan RAPBN 2022, tujuh BUMN sektor infrastruktur tersebut, antara lain PT PLN, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Perum Perumnas. (rdn/es)
Update 
