Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

    Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS
    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

    JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual. Ia pun meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

    “Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan. Tetapi juga harus dijerat dengan UU TPKS yang sudah resmi diundangkan, agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan, ” tegas Puan, Jumat (13/5/2022).

    Puan menegaskan, UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP. “Kasus ini harus menjadi contoh implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di lapangan, ” tegas mantan Menko PMK tersebut.

    Dengan hukuman yang berat, diharapkan akan menimbulkan efek jera baik untuk pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa. “Ini persoalan yang sangat serius buat saya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, ” ucapnya.

    Politisi PDI-Perjuangan tersebut menilai, pelaku telah melanggar banyak aturan termasuk terkait perlindungan anak. Menurutnya, penting sekali menjerat pelaku dengan UU TPKS dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Sebagai ibu dua anak hati saya seperti tersayat mendengar anak-anak diculik dan terpisah dari orangtuanya sampai berhari-hari, apalagi mendapat kabar anak-anak dilecehkan secara seksual, ” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan juga berharap kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pemangku kebijakan lainnya untuk pemulihan korban. Puan mengatakan, trauma healing untuk korban harus dilakukan sebaik-baiknya. “Pastikan agar peristiwa ini tidak meninggalkan trauma yang mempengaruhi masa depan anak. Menjadi tugas kita bersama agar anak korban penculikan dan pencabulan ini tidak mengalami dampak psikologis berkepanjangan, ” sebutnya. (sf)

    Puan Maharani DPR RI PDIP KETUA DPR RI
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Rumah Kompetensi Indonesia: Magang atau...

    Artikel Berikutnya

    Rifqinizamy Karsayuda: Komisi II Akan Cermati...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Steven

    Steven verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Nanang Suryana Saputra

    Nanang Suryana Saputra verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Sep 21, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Saharudin

    Saharudin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Follow Us

    Recommended Posts

    Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba
    Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK
    Intan Fauzi Dukung Pengembangan Obat Herbal Dalam Negeri
    Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK
    Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran!