JAKARTA - Lomba karya tulis yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay tidak produktif dan tidak kontekstual. Tidak produktif karena diyakini tidak akan mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Juga tidak kontekstual karena temanya sangat jauh dari kondisi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia.
Lomba yang bertema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' dinilai tidak perlu dan tidak urgen untuk dibahas. Sebab, kata Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (14/8/2021), sejak zaman perjuangan kemerdekaan, hormat bendera dan lagu kebangsaan tidak pernah dipersoalkan. Para ulama dan para santri selalu menjunjung tinggi dan menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan.
“Secara metodologis, tidak ada rumusan masalahnya. Kalau tidak ada rumusan masalahnya, apa yang mau ditulis? Sebelum ditulis pun orang pasti akan mengetahui bahwa kesimpulannya Islam tidak mempermasalahkan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebab, itu adalah bagian dari perwujudan cinta Tanah Air. Sementara, cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, " tandas Ketua F-PAN DPR ini.
Sebagai ideologi negara, menurut Saleh, ada banyak tema yang lebih tepat untuk diajukan dan sangat aktual dengan kondisi kekinian.
Misalnya, Bantuan Sosial di Era Pandemi dalam Perspektif Pancasila, Meneguhkan Nilai Persatuan dan Gotong Royong di Masa Pandemi, Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Sebagai Manifestasi Keadilan Sosial, Mengungkap Nilai-nilai Spritualitas di Balik Pandemi Covid-19, dan lain-lain. Meskipun temanya tidak spesifik menyebut kata santri, tetapi dipastikan bahwa para santri sangat menguasai tema-tema tersebut. Tinggal mencari referensi agar bisa diaktualisasikan sesuai dengan tema yang diminta.
"Lagian, tema-tema seperti itu juga sangat relevan dalam upaya pemaknaan dan pembumian nilai-nilai Pancasila. Kalau bikin judul dan tema jangan terkesan dipersempit untuk menyudutkan kelompok tertentu. Bisa jadi, yang membuat tema tidak merasakan, tetapi orang lain justru sangat merasa dan tersinggung, " tutur Saleh.
BPIP, sebut Anggota Komisi IX DPR RI itu, sudah sering kali membuat polemik dan hiruk pikuk. Semestinya, hal-hal seperti itu dihindari. Apalagi, kita semua sedang fokus menghadapi Covid-19 dengan berbagai varian baru yang lebih agresif. Sudah semestinya, berbagai program kementerian lembaga diarahkan pada upaya mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi Indonesia.
“Solusi itu bisa bentuknya bantuan fisik. Bisa juga bentuknya pemikiran. Kalau soal hormat bendera dan lagu kebangsaan, ya tidak solutif. Sebab, itu tidak pernah dipersoalkan. Tidak perlu dicarikan solusi. Kasihan juga BPIP. Banyak disorot masyarakat. Bahkan, ada yang minta dibubarkan. Akhirnya, kita sendiri malah tidak enak untuk ikut berkomentar soal eksistensi BPIP tersebut, " tutup legislator dapil Sumatera Utara II itu. (mh/sf)
