banner
banner

Saleh Partaonan Daulay Dukung Pelaporan 21 juta Data Ganda Penerima Bansos ke KPK

Saleh Partaonan Daulay Dukung Pelaporan 21 juta Data Ganda Penerima Bansos ke KPK
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Saleh, yang disampaikan Risma merupakan bukti bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah.

"Ini adalah bukti terbaru. Tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data bansos yang salah. Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa, " ungkap Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria baru-baru ini.

"Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?" sambung Saleh.

Dia melanjutkan, sewaktu Menteri Sosial dijabat Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan yang diolah oleh Kementerian Sosial. Lalu sekarang, ada yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihaknya pun kini jadi bertanya lagi mengenai perbedaan data kemiskinan dan DTKS. "Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?" urainya.

Politisi PAN itu menilai problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.

"Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?" jelasnya.

Lebih jauh, Saleh menyatakan pihaknya merasa heran dengan masih adanya kesalahan data. Ia menyatakan, Fraksi PAN sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017.

"Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address, " tutupnya Saleh. (rnm/es)

Saleh Partaonan Daulay DPR RI PKS
banner
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Rachmat Gobel: Kualitas Pendidikan di Gorontalo...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jul 9, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Update verified

Hasannudin Wahid Usulkan Menparekraf ‘Work From’ Dieng
Sudewo: Kegagalan Konstruksi Tol Jawa Harus Jadi Bahan Evaluasi
Sari Yuliati Prihatin Masih Ada Hiburan Malam yang Beroperasi di Masa Pandemi
Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
banner

Follow Us

banner