Slamet: PT Pupuk Indonesia Harus Tindaklanjuti Temuan BPK

Slamet: PT Pupuk Indonesia Harus Tindaklanjuti Temuan BPK
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet

JAKARTA - Berdasarkan laporan temuan BPK semester II tahun 2020 terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Indonesia Logistik, ditemukan beberapa penyimpangan yang merugikan negara.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan, di tengah penghargaan atas keberhasilan PT. Pupuk Indonesia HC membukukan keuntungan, namun tetap harus memperhatikan temuan BPK tersebut. "Jangan sampai ada kesan subsidi pupuk untuk petani justru banyak dinikmati oleh BUMN Pupuk, “ tukas Slamet dalam berita rilisnya, Selasa (20/7/2021).

Slamet menjelaskan, ada banyak temuan BPK terkait Harga Pokok Produksi (HPP) yang terlalu tinggi karena memasukan biaya-biaya yang seharusnya bukan komponen biaya produksi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Sr.130/1/2012 Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

"Temuan lain dalam laporan BPK tersebut adalah terkait manajemen hubungan kerja dengan para rekanan yang menyebabkan pemborosan pada biaya distibusi yang ujungnya juga dibebankan pada Harga Pokok Produksi yang menyedot subsidi pupuk negara pada pembiayaan yang tidak semestinya, " ungkapnya.

Di samping itu, sambung Slamet, ditemukan juga penyaluran pupuk bersubsidi yang belum direncanakan, dilaksanakan dan dipantau secara cermat sehingga tidak tepat sasaran mulai dari distributor sampai ke pengecer. Hal ini berpotensi ada petani yang tidak mendapatkan haknya sesuai eRDKK, atau menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan.

"Persoalan besar pupuk bersubsidi terletak pada besarnya angka subsidi pupuk oleh negara dan manajemen penyaluran yang tidak tepat sasaran menyebabkan pupuk bersubsidi langka, sehingga tetap tidak bisa dirasakan oleh banyak petani dan tidak bisa mendongkrak produktifitas petani. Alhasil angka pertumbuhan produksi panen padi petani menjadi stagnan bahkan cenderung menurun, " papar Legislator Fraksi PKS itu.

Dikatakannya, angka subsidi yang sebesar Rp34, 2 triliun hanya baru mensubsidi sekitar 34 persen dari kebutuhan eRDKK, atau sekitar 8, 8 juta ton dari 26, 2 juta ton.

Ia mengatakan, di sisi lain kita sebenarnya banyak melihat kemampuan petani, UKM dan perusahaan swasta menciptakan pupuk murah yang bagus dan diminati petani. Tetapi pemerintah melakukan pembatasan dan mekanisme izin yang super ketat sehingga sulit ditembus, lebih ketat dari masuknya pupuk impor.

“Di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya subsidi pupuk, saya menyarankan agar presiden membuka pembatasan peran serta masyarakat untuk ikut membangun negara melalui penemuan pupuk bagus dan murah dan menekan pemborosan. BUMN harus efisien dan tidak kalah bersaing dengan pupuk buatan petani, UKM atau swasta lainnya, " pungkasnya. (dep/es)

KOMISI IV DPR RI Slamet PKS
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Andi Akmal Pasluddin: Sektor Pertanian Semakin...

Next Article

Ace Hasan Syadzily: Usut Tuntas Oknum Pemotong...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Udin Komarudin

Udin Komarudin verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 8

Registered: Sep 22, 2020

Khairul Amry Pasaribu

Khairul Amry Pasaribu

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: May 10, 2021

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Khairul Amry Pasaribu

Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Bawaslu Mesuji Audensi, Apri Susanto S.Pd: Harapan Pemerintah akan selalu Memberikan dukungan Prasarana
Rahmad Handoyo:  Akhirnya Anak-anak Kita yang Berusia 6-11 tahun Bisa Divaksin
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau

Follow Us

Recommended Posts

Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau
Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Dony Maryadi Oekon Gantikan Bambang Wuryanto Pimpin Komisi VII
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru