Suryadi Jaya Purnama Nilai Pemerintah Lalai Awasi Tempat Wisata

Suryadi Jaya Purnama Nilai Pemerintah Lalai Awasi Tempat Wisata
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah lalai mengawasi tempat wisata saat libur Lebaran 2021. Pasalnya, kegiatan pariwisata sempat diperbolehkan saat larangan mudik diterapkan pada 6 hingga 17 Mei 2021 dimana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyatakan yang diperbolehkan masuk objek wisata saat libur Lebaran hanyalah wisatawan lokal dan bukan wisatawan asal luar atau pemudik.

Namun demikian, Suryadi menyayangkan masih terdapat daerah yang membuat aturan sendiri. Demikian dipaparkannya dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Selasa (18/5/2021). "Misalnya, di Kabupaten Bogor menerapkan aturan bagi warga Jabodetabek yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Bogor dan tujuannya bukan wisata lokal wajib menunjukkan bukti swab antigen dan sertifikasi vaksin Covid-19, " ujarnya.

Di sisi lain, sambung Suryadi, Manajemen Taman Impian Jaya Ancol di Ibu Kota juga mengeluarkan kebijakan penutupan sementara tempat wisata Ancol. Hal ini disebabkan pengunjung banyak yang terkonsentrasi ke arah Pantai dan banyak yang melanggar protokol kesehatan. Alhasil, tutur Suryadi, dengan diperbolehkannya kegiatan pariwisata ini sejumlah objek wisata membludak dan akhirnya harus ditutup.

“Di Ibu Kota, Manajemen Taman Impian Jaya Ancol mengeluarkan kebijakan penutupan sementara tempat wisata Ancol. Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menutup objek wisata Pantai Batu Karas lantaran kunjungan wisatawan di pantai tersebut ramai dan banyak yang melanggar protokol kesehatan, " papar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.

Suryadi mengingatkan, pemerintah sebagai ujung tombak penanganan pandemi Covid-19 seharusnya lebih dapat mengantisipasi lonjakan kegiatan masyarakat yang mengarah pada kerumunan. Terlebih, kegiatan pariwisata lokal merupakan anjuran dari pemerintah pusat sendiri. Sehingga, kerumunan di tempat wisata adalah akibat kelalaian pemerintah yang hingga kini masih gamang dalam menangani pandemi Covid-19.

Suryadi berharap, seluruh jajaran stakeholder dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, serta bagi pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi. Termasuk, tandas Suryadi, bagi satuan tugas dan pengelola kawasan wisata yang tidak mampu atau lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Selain itu, saya mengingatkan pemerintah pemerintah tetap waspada terhadap adanya lonjakan arus balik untuk beberapa waktu kedepan setelah masa larangan mudik dan tetap berjaga-jaga di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, " pungkas legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu. (pun/sf)

Suryadi Jaya Purnama DPR RI KOMISI V PKS
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Farah Puteri Nahlia: Calon Anggota Dewas...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 4

Registered: Sep 22, 2020

MEDIA POLITISI

MEDIA POLITISI verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

Profle

Achmad Sarjono verified

Junaidi Auly: Pemerintah Harus Extra Waspada dan Redam Keinginan Terhadap Utang
AFK Majid Resmi Jadi Ketua LPP PKB Barru
Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ratna Juwita Sari Sayangkan Pemerintah Belum Kabulkan Kebutuhan Dana Abadi Pesantren

Follow Us

Recommended Posts

Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ace Hasan Dukung Sinergi BWI dan Kemenag untuk Literasi Perwaqafan
Ace Hasan Dukung Baznas Kelola Dana Zakat BUMN
Saleh Daulay Pertanyakan Strategi Pemerintah Hadapi Varian Baru Covid-19
Cegah Varian MU, Netty: Jangan Ragu Tutup Akses Masuk Indonesia