Syamsurizal: PPPK Idealnya Dibiayai APBN

Syamsurizal: PPPK Idealnya Dibiayai APBN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal

JAKARTA - Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) idealnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pemerintah Daerah (Pemda) akan kewalahan bila honorarium PPPK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Persoalan yang dihadapi adalah pendanaan. Kalau dananya dari APBN sebetulnya para kepala daerah no problem memberi honor PPPK. Ini lagi-lagi dibebankan ke Pemda. Inilah yang jadi persoalan, " katanya usai memimpin pertemuan Panja Revisi UU ASN Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mendalami isu-isu strategis dalam revisi UU No.5/2014 tentang ASN, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021).

Kalau Pemda punya dana, lanjut Syamsurizal, mungkin juga tidak jadi persoalan. Seperti juga ASN, sebaiknya memang pemerintah pusat menganggarkan honor para PPPK dari APBN. Panitia Kerja (Panja) revisi UU ASN, sedang bekerja merumuskan isu penting ini bersama pemerintah, termasuk membahas tunjangan para PPPK.

"Kita akan dalam soal ini. Lulus atau tidak lulus, diangkat atau tidak diangkat itu hanya soal teknis. Sekarang bagaimana jumlah PPPK yang 438 ribuan yang belum tertampung dan masih berstatus honor. Itu jadi persoalan utama, " ungkap legislator dapil Riau I ini.

Sementara itu, pada bagian lain, ia juga membahas eksistensi Komisi ASN (KASN) yang diusulkan dihapus dari UU ASN. Persoalan ini, sambung Syamsurizal, masih terus didalami. Di Badan Legislasi (Baleg) sendiri, Pasal 17-42 UU ASN yang mengatur KASN memang sudah diusulkan DPR untuk dihapus.

"Selanjutnya Komisi II akan membawa ini sebagai usul inisiatif DPR. Nanti dengan pemerintah kita bahas bagaimana mengkondisikan KASN, apakah setuju dihapus atau tidak. Yang jelas dalam RUU ini posisi KASN terhapus sebagaimana draf yang disampailan ke Baleg, " tutupnya. (mh/es)

DPR RI Syamsurizal KOMISI II
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Syamsurizal : Sistem Merit Belum Objektif...

Next Article

Ahmad Muzani: Bukan Hanya Negara, Masyarakat...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Udin Komarudin

Udin Komarudin verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 8

Registered: Sep 22, 2020

Khairul Amry Pasaribu

Khairul Amry Pasaribu

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: May 10, 2021

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Khairul Amry Pasaribu

Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Bawaslu Mesuji Audensi, Apri Susanto S.Pd: Harapan Pemerintah akan selalu Memberikan dukungan Prasarana
Rahmad Handoyo:  Akhirnya Anak-anak Kita yang Berusia 6-11 tahun Bisa Divaksin
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau

Follow Us

Recommended Posts

Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau
Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Dony Maryadi Oekon Gantikan Bambang Wuryanto Pimpin Komisi VII
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru