Ahmad Doli Kurnia Tandjung: Penggunaan Sirekap Hanya Uji Coba Alat Bantu Penghitungan dan Rekapitulasi serta Untuk Publikasi

Ahmad Doli Kurnia Tandjung: Penggunaan Sirekap Hanya Uji Coba Alat Bantu Penghitungan dan Rekapitulasi serta Untuk Publikasi
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya sebagai uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi agar kesalahan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir.

"Penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi serta untuk publikasi. Dengan catatan agar KPU memastikan kecakapan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sirekap, sehingga kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir, " ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Hal tersebut diputuskan terkait adanya usulan perubahan dari KPU terhadap tiga Peraturan KPU (PKPU), yakni Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kemudian Perubahan atas PKPU No 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan satu Pasangan Calon.

"Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu menyetujui dengan catatan hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2020 didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual, " ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Yang juga menjadi catatan dari penggunaan Sirekap oleh KPU adalah untuk menyusun peta jaringan internet di tiap TPS pada provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Disamping itu juga untuk mengoptimalkan kesiapan infrastruktur informasi dan teknologi serta jaringan internet di setiap setiap setiap daerah pemilihan, sehingga penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan kerumunan massa. "(Juga untuk) memastikan keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital hasil Siekap agar meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu" tandasnya.

Catatan lain atas usulan perubahan tiga Rancangan PKPU yakni, jumlah pemilih di setiap TPS maksimal sebesar 500 orang. "Komisi II DPR RI meminta Bawaslu agar cermat dan hati-hati dalam menggunakan kewenangannya, serta tegas menertibkan seluruh unsur pengawas Pilkada di semua semua Pilkada di semua seluruh unsur pengawas Pilkada di semua semua Pilkada di semua semua tingkatan dalam hal penanganan pelanggaran Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penilaian objektif sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak, " pungkas Doli. (***)

Ahmad Doli Kurnia Tandjung DPR RI GOLKAR
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

T.A. Khalid: Infrastruktur Perikanan di...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 233

Registered: Jul 9, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Sep 22, 2020

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Profle

Ryawan Saiyed verified

Sebelum Diperpanjang, Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat
Rofik Hananto: Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Kenaikan Harga Batu Bara
Rencana PPKM Darurat 6 Minggu, Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat
Ito Anjarini DPRD Banyumas Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Sokaraja Kidul

Follow Us

Recommended Posts

Puan Maharani: ASN Harus Proaktif, Terdepan Menjadi Solusi
Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA
Heri Gunawan: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial
Digitalisasi Siaran TV, Rachel Maryam Sayidina Minta Kominfo Tidak Tergesa-Gesa