Darori Wonodipuro: Biaya Konservasi Indonesia Terendah di Dunia

Darori Wonodipuro: Biaya Konservasi Indonesia Terendah di Dunia
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyampaikan, suatu kawasan hutan dianggap sah apabila sudah ada penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan penetapannya. Kedepan terkait batas kawasan konservasi bisa menggunakan teknologi yang maju yakni menggunakan koordinat batas kawasan, dan tidak hanya terpaku pada batas patok semata.

“Oleh karenanya, dalam diskusi penyusunan (RUU Konservasi) dengan tim Panja hal tersebut perlu dimasukkan, ” tutur Darori saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI dengan para pakar dan praktisi konservasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Terkait masalah dana konservasi, Darori menyatakan bahwa biaya konservasi di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, yakni hanya 1 dollar Amerika Serikat (AS) per hektar. Dikatakannya, di negara Malaysia dan Filipina, biaya konservasinya sudah 4 dollar AS per hektar. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika yang biaya konservasinya sudah di atas 40 dollar AS per hektar.

“Mengenai dana konservasi ini sudah kita pikirkan sejak 10 tahun yang lalu, tetapi karena pada waktu itu belum ada payung hukumnya kita ragu dan takut disalahkan. Mudah-mudahan nanti dana konservasi ini bisa dimasukkan sehingga para Bupati yang punya kawasan konservasi bisa mengelola kawasan hutan dengan  dana konservasi itu, ” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Darori mengingatkan bahwa Undang-Undang Konservasi mempunyai keterikatan yang luas hingga dunia internasional. “Gara-gara gajah mati di perkebunan, seluruh hasil sawit kita ditolak di seluruh dunia. Undang-Undang Konservasi ini memang perlu diperbaiki agar lebih baik kedepannya, ” imbuhnya.

Mengenai sumber daya genetik, Darori mengutarakan, pada periode keanggotaan DPR yang lalu sudah dibangun Undang-Undang Konservasi dan Sumber Daya Genetik, tetapi kemudian ditarik kembali oleh pemerintah melalui kementerian terkait, karena idenya berasal dari pemerintah. Yang menjadi persoalannya adalah karena setelah digabungkan ternyata 70 persen materinya menyangkut soal sumber daya genetik sedangkan Undag-Undang Konservasinya hampir hilang.

“Karena sumber daya genetik itu luas sekali. Untuk itu kami merekomendasikan, yang nanti masuk dalam UU ini hanya jenis-jenis yang dilindungi, sedangkan genetik yang tidak disebutkan dalam UU ini akan diatur dalam UU tersendiri. Harapan kami, tahun 2022 UU genetik yang diluar konservasi juga bisa menjadi prioritas, ” pungkasnya. (dep/es)

KOMISI IV DPR RI Darori Wonodipuro GERINDRA
Update

Update

Previous Article

Andi Akmal Pasluddin Dorong Pemerintah Tingkatkan...

Next Article

Guspardi Gaus: Tenaga Honorer K2 Selayaknya...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Udin Komarudin

Udin Komarudin verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 8

Registered: Sep 22, 2020

Khairul Amry Pasaribu

Khairul Amry Pasaribu

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: May 10, 2021

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Khairul Amry Pasaribu

Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Bawaslu Mesuji Audensi, Apri Susanto S.Pd: Harapan Pemerintah akan selalu Memberikan dukungan Prasarana
Rahmad Handoyo:  Akhirnya Anak-anak Kita yang Berusia 6-11 tahun Bisa Divaksin
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau

Follow Us

Recommended Posts

Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau
Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Dony Maryadi Oekon Gantikan Bambang Wuryanto Pimpin Komisi VII
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru