Update
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan, Komisi VI terus mengawal perkembangan situasi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama satu setengah tahun dengan melakukan rapat-rapat kerja bersama dengan mitra kerja terkait, dengan materi pembahasan yang berkaitan dengan skenario Kementerian BUMN dalam menangani persoalan pandemi Covid-19.
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas tentang usulan BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara tahun 2022, Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi VI berkeinginan agar BUMN Farmasi dan perusahaan farmasi swasta memproduksi obat-obatan dan vitamin secara maksimal.
“Ada beberapa hal yang sangat perlu kami laporkan kepada Menteri BUMN, diantaranya yaitu keinginan kita agar Menteri BUMN mendorong serta memaksimalkan BUMN-BUMN farmasi (pelat merah) ini dengan BUMN perusahaan farmasi swasta lainnya, untuk memproduksi obat-obatan dan vitamin secara maksimal dalam mengatasi setiap lonjakan penderita covid 19, ” ucap Aria Bima di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/7/2021)
Dikatakannya, Komisi VI DPR juga ingin mengetahui bagaimana langkah pemerintah dalam menentukan koordinasi tebus batas aman minimal pasokan guna menjamin ketersediaan obat-obatan dan vitamin sehingga tidak terjadi kelangkaan. Dimana, sebagian besar mereka yang terpapar covid 19 itu melakukan isolasi mandiri (isoman) dan mereka juga memerlukan banyak obat-obatan.
Aria juga menyampaikan, Komisi VI juga sempat dikagetkan dengan adanya antisipasi lonjakan-lonjakan kasus. “Dalam 7 hari ada penambahan kematian lebih dari 2300 orang. Dan kemarin ada 1030 orang yang meninggal dunia. Untuk Jakarta saja diprediksi akan ada penambahan harian aktif atau kasus yang melonjak sekitar 218. 308 penambahan kasus baru, ” ungkapnya.
Ia berharap ada langkah-langkah terobosan dari Kementerian BUMN dalam mengatasi persoalan tersebut. “Komisi VI akan selalu mengawal, mulai dari persoalan virusnya, persoalan penularannya, dan persoalan dampaknya. Kita sangat berharap kinerja Kementerian BUMN sebagai mitra Komisi VI mengawal dengan berbagai skenario-skenario di masa pendemi ini, yang kita semua belum mengerti kira-kira akan berakhir kapan, ” tuturnya.
Aria mengatakan, Komisi VI percaya negara akan tetap hadir dengan representatif dari kinerja BUMN-BUMN yang ada. Dalam Raker tersebut Aria Bima menyatakan, Kerangka Ekonomi Makro maupun Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2020 masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Oleh karenanya masih dimungkinkan adanya kebijakan refocusing anggaran maupun roadmap dan program prioritas Kementerian BUMN dalam menafigasikan berbagai BUMN dalam penanganan pandemi ini.
“Pemulihan ekonomi semakin menguat sejalan dengan pengendalian pandemi dan pelaksanaan program vaksinasi yang semakin massif, baik vaksinasi secara global maupun domestik. Fokus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya dilakukan secara simultan dengan upaya memperbaiki fundamen ekonomi, baik dengan sayap APBN maupun sayap belanja BUMN yang tentunya akan memberikan suatu optimisme bagi sayap private sector di dalam pemulihan ekonomi, ” tandasnya.
Terkait dengan pembiayaan investasi dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2020, lanjut Aria, pemerintah secara umum berpandangan masih perlu untuk memberikan dukungan fiskal dari sisi pembiayaan investasi dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Upaya ini dilakukan melalui penyertaan modal negara kepada beberapa entitas, salah satunya kepada BUMN di bawah Kementerian BUMN. Arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2020 diupayakan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan pemerintah. Dukungan program perumahan untuk memenuhi kebutuhan layak huni dan terjangkau bagi masyrakat berpenghasilan rendah, dukungan kepada UMKM, mendorong keberhasilan program restrukturisasi dan penyehatan BUMN terutama untuk mendukung program holding pada beberapa klaster BUMN, seperti BUMN Pariwisata dan BUMN Pangan.
“Dimana, struktur pasar pada masa pandemi ini lebih banyak berubah di struktur pangan dan kesehatan, maka perlu kita dukung Kementerian BUMN. Untuk sektor BUMN pangan diharapkan dalam waktu 2 sampai 3 tahun dapat recovery, ” pungkasnya. (dep/es)
Tony Rosyid 
