Johan Rosihan: Pemerintah Belum Hadirkan Perlindungan dan Kesejahteraan Petani

Johan Rosihan: Pemerintah Belum Hadirkan Perlindungan dan Kesejahteraan Petani
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, momentum 76 tahun Indonesia merdeka mesti memperkuat rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat Allah maka Indonesia bisa merdeka, bersatu, berdaulat menuju keadilan dan kemakmuran sebagai negara tangguh dan maju, dimana rakyatnya selalu terlindungi, makmur, cerdas serta mendapat kedamaian dan keadilan.

Meski demikian Johan mengatakan perlu adanya evaluasi objektif sebagai refleksi kemerdekaan terhadap kondisi saat ini. Menurutnya masih banyak persoalan mendasar seperti belum hadirnya perlindungan pada sektor pangan serta belum hadirnya kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian jiwa bagi para petani, peternak dan nelayan di seluruh Indonesia.

Politisi PKS ini menyebutkan, salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan skor Indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

"Pada era pandemi ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran yang sangat penting karena hanya sektor Pertanian yang memiliki pertumbuhan positif namun anggaran pertanian terus berkurang setiap tahun, bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp7 triliun, " ungkap Johan dalam berita rilisnya, Senin (16/8/2021).

Ia mengatakan, mestinya pemerintah menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi nasional karena secara kewilayahan Indonesia memiliki 86, 98 persen dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor Pertanian. Namun kebijakan nasional tidak menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan.

Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun namun impor beras terus meningkat setiap tahun. "Produktivitas beras Indonesia berkisar antara  5, 13-5, 24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam, namun biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga petani Indonesia belum sejahtera, " paparnya.

Johan juga menyatakan, pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera dan berbagai penyebab dari belum hadirnya kesejahteraan itu ditunjukkan dengan kenyataan harga di tingkat petani yang selalu jatuh pada saat panen, nilai tukar petani yang masih rendah, upah riil buruh tani yang cenderung melemah.

Kemudian adanya kemiskinan yang terpusat di pedesaan, realitas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor Pertanian yang mencapai 46, 3 persen, serta adanya perkembangan penduduk miskin selalu meningkat, di perkotaan naik 1, 32 persen dan di pedesaan naik 0, 6 persen setiap tahun. Demikian juga dengan perkembangan Gini Ratio dari 2015-2020 yang menunjukkan di perkotaan naik 0, 06 dan di pedesaan naik 0, 02.

Di 76 tahun Indonesia Merdeka, Johan menilai, belum menunjukkan hadirnya kecerdasan publik sektor Pertanian yang ditandai dengan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas 2018) BPS menunjukkan bahwa petani pengguna internet hanya berjumlah 4.501.415 orang dan petani bukan pengguna internet mencapai 28.986.391 orang.

"Di sisi lain saat ini telah terjadi krisis petani muda, dimana berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai 2020 telah terjadi penyusutan drastis petani usia produktif usia 25-34 tahun hanya tersisa sekitar 2, 9 juta petani muda, " tutur Johan.

Johan menuturkan, kemerdekaan Indonesia ternyata belum mampu menghadirkan kedamaian di hati petani yang ditandai dengan terjadinya krisis kepemilikan lahan. Sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari 0, 5 hektar, bahkan berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0, 5 Hektar telah mencapai 16, 25 juta rumah tangga.

"Saya merasakan bahwa petani kita selalu risau dan gelisah disebabkan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun, serta adanya Impor pangan yang semakin tinggi setiap tahun yang menciderai kedaulatan pangan nasional. Maka sebagai evaluasi 76 tahun Indonesia Merdeka diperlukan garis kebijakan negara yang menunjukkan keberpihakan pada petani, peternak dan nelayan Indonesia, " tutup Johan Rosihan. (dep/es)

Johan Rosihan DPR RI KOMISI IV PKS
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Ahmad Sahroni Minta Kepolisian Ikut Awasi...

Next Article

Martin Manurung Minta Menteri BUMN Tanggung...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Udin Komarudin

Udin Komarudin verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 8

Registered: Sep 22, 2020

Khairul Amry Pasaribu

Khairul Amry Pasaribu

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 2

Registered: May 10, 2021

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Khairul Amry Pasaribu

Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Bawaslu Mesuji Audensi, Apri Susanto S.Pd: Harapan Pemerintah akan selalu Memberikan dukungan Prasarana
Rahmad Handoyo:  Akhirnya Anak-anak Kita yang Berusia 6-11 tahun Bisa Divaksin
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau

Follow Us

Recommended Posts

Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
Mulyanto: Pemerintah Harus Realistis Terkait Program Energi Hijau
Apri Susanto: Sepertinya Harus Banyak Berhitung, Pemilu 2024 Mendatang
Dony Maryadi Oekon Gantikan Bambang Wuryanto Pimpin Komisi VII
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru