banner
banner

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Kaji Mendalam Dampak dari Kenaikan Tarif PPN

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Kaji Mendalam Dampak dari Kenaikan Tarif PPN
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta agar pemerintah betul-betul mengkaji secara mendalam dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada industri-industri kecil yang dijalankan masyarakat. Ia tidak menginginkan, jika kenaikan PPN ini resmi diberlakukan, justru membebani masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

"Karena itu, menurut saya harus dikaji betul. Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru bakal berdampak pada meningkatnya beban hidup masyarakat, " tutur politisi yang akrab disapa Gus Ami dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan, saat ini beban hidup masyarakat bawah pada umumnya sudah sangat berat akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana dalam setahun terakhir. Tidak sedikit usaha rakyat yang gulung tikar.

Bahkan, di beberapa perusahaan juga menerapkan pemangkasan gaji karyawannya. Akibat lesunya daya beli masyarakat, bisnis pun mengalami kontraksi. "Lihat di mal-mal sepi, baru mendekati Lebaran ini saja agak ramai. Kalau Pemerintah menaikan tarif PPN, ini pasti akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian masyarakat, " urai Gus Ami.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan memperluas basis perpajakan. Dalam paparannya di acara Musrenbangnas 2021 secara virtual pada Selasa (4/5/2021), tertulis bahwa pihaknya berencana untuk menaikan tarif PPN.

"Dari sisi perpajakan atau pendapatan negara yaitu bagaimana menggali potensi dan peningkatan tax rasio perluasan basis pajak terutama dengan adanya era digital ekonomi dan e-commerce. Kita juga akan melaksanakan cukai plastik dan tarif PPN yang akan dibahas di dalam undang-undang ke depan, " jelas Sri Mulyani.

Saat ini, tarif pajak atas konsumen sebesar 10 persen. Kendati demikian belum jelas berapa besar rencana kenaikan tarif PPN tersebut. (es)

Abdul Muhaimin Iskandar DPR RI PKB
banner
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Emanuel Melkiades Laka Lena: Pemerintah...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jul 9, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Update verified

Hasannudin Wahid Usulkan Menparekraf ‘Work From’ Dieng
Sudewo: Kegagalan Konstruksi Tol Jawa Harus Jadi Bahan Evaluasi
Sari Yuliati Prihatin Masih Ada Hiburan Malam yang Beroperasi di Masa Pandemi
Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
banner

Follow Us

banner