Mulyanto: Program Pembangunan PLTSa Saat ini Belum Terlalu Mendesak

Mulyanto: Program Pembangunan PLTSa Saat ini Belum Terlalu Mendesak
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap pemerintah evaluasi pelaksanaan program pembauran energi baru terbarukan (EBT) dalam bentuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Terlebih, proyek PLTSa masih dinilai tidak efektif dan sulit untuk direalisasikan.

“Sebaiknya pemerintah tidak memaksakan diri membangun PLTSa di 12 kota jika program tersebut dinilai tidak efektif dan sulit direalisasikan. Pemerintah dapat memaksimalkan upaya lain dalam mengejar realisasi target bauran energi baru terbarukan, ” kata Mulyanto, Senin (9/11/2020).

Persoalan tipping fee dan subsidi atas biaya pokok produksi listrik menurut Mulyanto dapat menguras keuangan daerah atau tambahan pengeluaran untuk APBN. Pasalnya, operasi PLTSa ini merupakan pengeluaran yang bukan hanya untuk satu dua tahun tahun saja, melainkan kontrak jangka panjang. Terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19, yang sejatinya menuntut kerja fokus semua pihak.

“Kita perlu memfokuskan anggaran pemerintah untuk penanggulangan pandemi yang mendesak ini. Sementara itu program pembangunan PLTSa saat ini belum terlalu mendesak. Apalagi untuk kota-kota di Jawa saat ini pasokan listrik PLN sudah surplus. Tidak ada keperluan untuk penambahan pembangkit baru, apalagi dari sumber yang tidak efisien, ” paparnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai pembangunan PLTSa perlu dikaji lebih komprehensif, tidak sekedar gagah-gagahan, bahwa konsep inovasi ini mampu mensinergikan dan mengubah sampah menjadi listrik. Meskipun diakuinya, sampah menjadi persoalan utama yang dihadapi kota besar, dimana sampah terus menggunung, sementara lahan penimbunannya sudah sangat terbatas. "Secara teknologi, itu ide yang bagus. Namun penerapannya harus tepat baik secara teritorial maupun tekno-ekonomi, " tegas Mulyanto.

Oleh karenanya, Mulyanto meminta pemerintah sebaiknya fokus menuntaskan masalah sampah, bukan menyelesaikan dua masalah sekaligus, yakni masalah sampah dan soal bauran energi baru-terbarukan (EBT). "Kalau bisa dan efisien menangani keduanya sekaligus, ya bagus-bagus saja. Namun kalau tidak efisien dan subsidi pemerintah yang dikeluarkan akan menguras APBD atau menambah pos pengeluaran APBN, maka kita harus kembali ke pokok persoalan, yakni masalah sampah perkotaan, bukan masalah listrik. Soal listrik di Jawa sudah surplus, " tambahnya.

Tak berlebihan jika Mulyanto sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam kajiannya menyarankan, agar kita semua fokus pada upaya mereduksi volume sampah, soal waste to energy bukan waste to electricity. Namun khusus untuk kota-kota yang sudah siap, Ia mempersiapkan untuk terus dilanjutkan sambil di evaluasi beban tambahan anggaran baru untuk pos tersebut. (***)

Mulyanto DPR RI PKS
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Supratman Andi Agtas: Perusahaan Dilarang...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

MEDIA POLITISI verified

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 286

Registered: Jul 9, 2020

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Nanang Suryana Saputra

Nanang Suryana Saputra verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 22, 2020

Profle

MEDIA POLITISI verified

Follow Us

Recommended Posts

Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Baharuddin Harahap, S.H Sambut Baik dan Siap Bersinergi dengan DPC HIPAKAD Kabupaten Asahan
Novita Wijayanti Anggota DPR RI Pantau Vaksinasi di Cilacap
Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ace Hasan Dukung Sinergi BWI dan Kemenag untuk Literasi Perwaqafan
Ace Hasan Dukung Baznas Kelola Dana Zakat BUMN