Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Buruh Pasca Disahkan UU Ciptaker

Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Buruh Pasca Disahkan UU Ciptaker
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

JAKARTA - Pada momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperhatikan nasib buruh pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipataker).

"Selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja atau buruh Indonesia di manapun berada. Mari maknai momentum ini untuk terus membangun soliditas, meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Pekerja Indonesia harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri dengan jaminan perlindungan negara terhadap  hak-hak pekerja secara riil. Pemerintah harus  memperhatikan nasib pekerja yang makin terpuruk pasca pengesahan UU Ciptaker, " ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Netty, sejumlah PR pemerintah terkait persoalan pekerja masih belum terselesaikan. “Mulai dari masalah perluasan outsourcing, PHK, pengurangan pesangon, sulitnya mendapatkan cuti panjang, hingga persoalan jaminan kesehatan, masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan serius. Kondisi pekerja Indonesia makin berat di masa pandemi ini. Seharusnya negara mampu menjamin pekerja untuk mendapatkan upah yang layak untuk kehidupannya, ” katanya.

UU Cipataker, kata Netty, seharusnya ditinjau kembali pengesahannya, bahkan jika perlu Presiden mengeluarkan Perppu, karena banyak merugikan masyarakat. PKS hingga hari ini konsisten menolak UU Ciptaker tersebut.

“Dalam pandangan PKS, UU Ciptaker banyak merugikan pekerja. Itulah sebabnya mengapa banyak kalangan pekerja menolak. Pernyataan Pemerintah soal UU Ciptaker akan membuka kesempatan kerja yang besar melalui aliran investasi, belum dapat dilihat kebenarannya oleh pekerja. Jangan sampai keinginan pemerintah meningkatkan investasi malah  mengabaikan  hak-hak pekerja,  seperti mendapatkan upah yang layak, " ujar Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pihak perusahaan memprioritaskan membayar THR tahun 2021 kepada pekerja. “Pemberian THR wajib dilakukan pengusaha sebagaimana Permenaker No.6/2016. Adanya THR, pekerja dapat sedikit bernafas lega menghadapi Idulfitri dengan lonjakan harga bahan-bahan pokok.  Jika pekerja tetap dapat belanja, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat tentu juga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa, ” pungkasnya. (rnm/es)

DPR RI Netty Prasetiyani KOMISI IX PKS
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Jelaskan...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

POLITISI.ID verified

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 4

Registered: Sep 22, 2020

MEDIA POLITISI

MEDIA POLITISI verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 25, 2020

Profle

Achmad Sarjono verified

Junaidi Auly: Pemerintah Harus Extra Waspada dan Redam Keinginan Terhadap Utang
AFK Majid Resmi Jadi Ketua LPP PKB Barru
Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ratna Juwita Sari Sayangkan Pemerintah Belum Kabulkan Kebutuhan Dana Abadi Pesantren

Follow Us

Recommended Posts

Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ace Hasan Dukung Sinergi BWI dan Kemenag untuk Literasi Perwaqafan
Ace Hasan Dukung Baznas Kelola Dana Zakat BUMN
Saleh Daulay Pertanyakan Strategi Pemerintah Hadapi Varian Baru Covid-19
Cegah Varian MU, Netty: Jangan Ragu Tutup Akses Masuk Indonesia