JAKARTA - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di DPR RI, angka asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dinilai cukup moderat. Angka tersebut berada di kisaran USD90 per barel.
"Asumsi ICP sebesar USD90 per barel ini cukup moderat mengingat saat ini pun harga minyak mentah dunia di kisaran angka itu. Ini sudah sampai di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina, " demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto kepada media saat dimintai komentarnya atas RAPBN 2023, Rabu (17/8/2023).
Namun, asumsi lifting minyak sebesar 660.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1, 05 juta barel setara minyak per hari ini, nilai Rofik, lebih ke business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini semakin menurun. Ia mengingatkan bahwa target APBN untuk minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.
"Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara lifting gas memang relatif lebih stabil, namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan, kedua lifting migas ini akan terus menurun, " pandang politisi PKS tersebut.
Sementara itu, mengomentari anggaran subsidi sebesar Rp502 triliun dalam RAPBN 2023, ia mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Pembayaran kepada Pertamina dan PLN itu merupakan dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, anggaran subsidi itu bukan berupa alokasi subsidi saja. Sebetulnya alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp502 triliun itu untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi USD 100 per barel. Bila saja pemerintah konsisten membayar dana kompensasi sesuai tahun anggarannya, mungkin anggaran subsidi tidak sebesar sekarang.
"Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi, " ungkap legislator dapil Jateng VII ini.
Rofik juga menguraikan, pemerintah sendiri pada 2023 ini masih akan tetap memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kg sebesar Rp336, 7 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp210, 7 triliun dan dana kompensasi Rp126, 0 triliun.
"Ini saya kira wajar untuk mengantisipasi fluktuasi harga energi yang akan meningkat di tahun 2023 seiring peningkatan permintaan energi karena pulihnya ekonomi dunia dari pandemi, " tandasnya.
Pada bagian lain, Rofik berkomentar soal tidak ada usulan kenaikan BBM dalam RAPBN 2023. Ia melihat, sudah seharusnya pemerintah memang tidak menaikkan harga BBM, karena sudah ada bantalan yang disiapkan, yaitu subsidi dan dana kompensasi yang sudah ditambah di tahun 2022 ini.
"Asumsi ICP di APBN 2022 juga sudah direvisi menjadi USD 100 per barel sebagai antisipasi atas kenaikan komoditas energi di pasar dunia yang memang kondisinya secara ekonomi maupun geopolitik sangat memengaruhi harga energi. Kesepakatan tambahan ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui DPR. Apalagi, kondisi saat ini harga minyak mentah di pasar dunia sudah mulai turun, sekitar USD 90 per barel. Terjadi penurunan sebesar 30 persen selama dua bulan terakhir. Bahkan ini sudah di bawah harga minyak mentah sebelum perang Rusia-Ukraina. Jadi tidak ada alasan bagi Presiden untuk menaikkan BBM, " tutupnya. (mh/aha)
