JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan pengelolaan Dana Desa harus cepat, tepat dan terpadu. Rudi memaparkan, Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Anggaran Negara, serta bermitra dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, sempat meminta dilakukan pengawasan atas penyaluran Dana Desa di masa pandemi ini. Permintaan itu disampaikan agar penggunaan dan penyaluran Dana Desa bisa tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan politisi Partai Nasdem ini pada acara sosialisasi dan workshop kepada Bupati, Kepala Dinas (Kadis), Camat dan 250 Kepala Desa di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumut dan Kepala Pemdes Kabupaten Tanah Karo di Aula Rapat Kantor Bupati Karo, Sumut, Rabu (28/10/2020).
“Langkah itu diambil, karena ada banyak aspirasi dari masyarakat yang melaporkan tentang penyaluran Dana Desa kepada masarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum tertib. Ketidaktertiban meliputi penetapan calon penerima BLT Dana Desa yang tidak tepat sasaran, karena bukan keluarga miskin, terdampak, atau rentan. Kemudian duplikasi program bantuan lainya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan juga verifikasi tim relawan desa ke calon penerima BLT yang makan waktu lama dan kemudian disalurkan tidak tepat waktu, ” kata Rudi dalam rilisnya kepada Parlementaria.
Legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu menjelaskan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan Dana Desa di masa pandemi, dimana masyarakat desa di masa sulit ini sangat membutukan dana tersebut. Karena itu, Rudi menegaskan dibutuhkannya kemampuan aparatur desa untuk menyalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
“250 Kades se-Tanah Karo, saya harap selalu bermusyawarah dalam pengunaan dan penyaluran dana desa yang diterima, ” imbuhnya.
Peran Badan Pengurus Desa (BPD), tokoh masyarakat dan para Kepala Dusun, menurut Rudi, perlu dilibatkan agar tidak terjadi kesenjangan. Selain itu, harus ada skala prioritas pembangunan di desa, sehingga tidak terkesan one man show, hanya Kades yang memutuskan sendiri. Sebab perlu diingat dan diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa Dana Desa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa.
“Jadi perangkat desa, aparatur hingga seluruh masyarakat desa harus memahami tentag UU Desa tersebut. Yang juga perlu diperhatikan juga di desa adalah soal penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, dimana permasalahanya saat ini banyak Bumdes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa dan rencana bisnis, ” jelas Rudi.
Lebih lanjut, Bumdes juga dinilainya masih banyak yang belum membuat laporan pertanggugjawaban dan minimnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Bumdes.
“Hal - hal ini harus menjadi perbaikan di seluruh desa di Indonesia sehingga Dana Desa yang tiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 72 triliun tidak menguap sia sia, ” pungkas Rudi. (***)
