Tony Rosyid
SUKABUMI - Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Sukabumi memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki sepanjang tahun 2021-2022. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sekaligus indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat di Kota Sukabumi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Balai Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Dirinya menilai pencapaian ini patut dibanggakan di tengah pandemi Covid-19 masih melanda di Indonesia.
“Yang paling penting itu, apa yang kami lihat di Kota Sukabumi ini boleh dikatakan penyelenggaraan pemerintahan itu cukup baik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 3, 75 persen. Kemudian IPM-nya juga meningkat mencapai 74 persen. Itu bagus sekali, ” tutur Syamsurizal kepada Parlementaria.
Ia pun menyoroti soal bagaimana Pemerintah Kota Sukabumi mampu mengatasi kawasan kumuh yang sebelumnya meliputi sekitar 39 hektar, namun kini turun hingga tersisa 8 hektar saja. Baginya, komitmen untuk menangani permasalahan yang dekat dengan masyarakat tidak lepas dari dukungan setiap stakeholder yang melekat pemerintah, lembaga, sekaligus masyarakat sekitar.
“Ini menggambarkan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan telah melaksanakan tugasnya yang ada di Kota Sukabumi dengan cukup baik. Tentu, ada stakeholder yang ikut dalam membantu urusan pemerintah daerah, ” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu.
Oleh karena itu, ke depannya Syamsurizal ingin setiap komponen Pemerintah Kota Sukabumi tetap mempertahankan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih bersama. Sehingga, Kota Sukabumi menjadi kota yang aman, sejahtera, dan produktif.
Menanggapi apresiasi tersebut, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi berharap, dengan terpilihnya Kota Sukabumi sebagai tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI dapat turut memberikan dukungan berupa membantu mengadvokasi masukan dan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ia optimis dukungan tersebut dapat memacu percepatan perbaikan kualitas keuangan daerah serta sumber daya aparatur daerah. (ts/sf)
Update 
