Bahas Anggaran Eselon I Kemenkeu, Sihar Sitorus: Perlu Ada Gambaran Implikasi Kebijakan di Masyarakat

    Bahas Anggaran Eselon I Kemenkeu, Sihar Sitorus: Perlu Ada Gambaran Implikasi Kebijakan di Masyarakat
    Anggota Komisi XI DPR RI Sihar. P. H. Sitorus

    JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar. P. H. Sitorus meminta kepada jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan untuk memberikan gambaran implikasi dari implementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat, terutama yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan pembahasan anggaran masing-masing direktorat jenderal yang umumnya akan bermuara pada penyusunan kebijakan.

    “Meskipun anggaran ini memprosesnya politis dan segala macam, tapi dampak daripada kebijakan itu nanti akan dirasakan oleh rakyat, masyarakat yang tentunya ada yang gembira ada yang tidak. Ya saya sih ingin melihat ada satu-dua isu yang dianggap terpenting lah dari masing-masing kedirjenan yang akan kita harapkan nanti output-nya gitu, ” ungkap Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Eselon I Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2022).

    Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengatakan dalam pemahamannya bahwa setiap tahun siklus yang selalu terjadi adalah penyusunan dan persetujuan anggaran, lalu penggunaan anggaran untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, kemudian dilanjutkan kembali ke pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya. Menanggapi hal tersebut, maka Sihar pun kembali mempertanyakan tujuan pengimplementasian kebijakan tersebut ke masyarakat dan hasil dari implementasi tersebut.

    “Oke ini ada anggaran X amount, sejumlah nilai X, ini nanti akan bekerja kemudian akan keluar produk, produknya akan dirasakan masyarakat. Nah di masyarakat ini apa yang kita harapkan? Akan kita lihat akibat daripada anggaran itu secara umum, ” lanjutnya saat pendalaman rapat yang membahas RKA Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

    Pada rapat yang dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan BLU  Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Dirjen Bea Cukai dan Lembaga Nasional Single Window tersebut, Sihar memberikan contoh kebijakan ‘Kemudahan Impor Tujuan Ekspor’ (KITE) yang diinisiasi oleh Ditjen Bea Cukai. Menurutnya dengan kebijakan tersebut harus ada analisa, sektor mana yang kemudian tumbuh dan dapat memberikan implikasi langsung pada masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkannya kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.

    “Ketika nanti suatu kebijakannya bagaimana keluarnya? Kita mau melihatnya kayak apa perimbangannya? Nah mungkin ada satu, dua, tiga poin highlight gitu. Apakah kalau ada afirmasi misalnya, interpopulasi kah? Rupiah per populasi kah perimbangan ini atau seperti apa? Mungkin kita dikasih highlight supaya kita ‘oh rupanya begini ya kebijakan ini ketika dijalankan, hasilnya seperti ini dan masyarakat merasakannya’ dan kita bisa bilang kalau kita berjuang untuk rakyat juga, ” pungkas anggota dewan dari dapil Sumatera Utara II ini. (uc/sf)

    Sihar. P. H. Sitorus PDIP DPR RI KOMISI XI
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Komisi XI DPR RI Soroti Kinerja Pertumbuhan...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Saiful Chaniago: Ekonomi Sebagai Pilar Kebangkitan Nasional Indonesia Emas
    Peduli Bencana Galodo Sumatera Barat, Hakim Agung Mahkama Agung RI Terjun Langsung  Lokasi Terdampak
    Bantu Korban Bencana Alam, Ketua PN Batusangkar Liena, S.H., M.Hum Dirikan  Dapur Umum
    Perilaku Overconfident dan Efek Disposisi di Bursa Efek Indonesia
    Ketua PN Batusangkar Terjun Langsung Pantau Situasi Terkini dan  Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir dan Sukarelawan

    Ikuti Kami