Hidayatullah Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat dengan Pajak yang Beragam

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah mengingatkan pemerintah agar jangan sampai ekonomi belum pulih dari pandemi Covid-19, Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sudah disahkan, tapi masyarakat sudah dibebani dengan pajak yang beragam.

“Jangan sampai misalnya ekonomi belum pulih, UU KUP sudah disahkan, pajak dipungut, justru yang terjadi kontraproduktif masyarakat jadi apatis misalnya, ” jelas Hidayatullah dalam RDPU Panja RUU KUP bersama pakar yang dilakukan secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Puan Maharani: Peran Media dan Wartawan Sangat Penting di Era Kebebasan Informasi

Politisi Fraksi PKS ini menganalogikan pertumbuhan ekonomi dan intensifnya pembayaran pajak masyarakat, seperti sapi yang sehat dan banyaknya susu yang dihasilkan. “Kalau kita menginginkan susunya bagus, banyak, perbaiki dulu ekonomi. Ekonomi yg baik konsekuensi melahirkan pembayaran pajak besar, ” tambah Hidayatullah.

Dalam pandangannya, memang idealnya ekonomi diperbaiki dulu, tumbuh dengan baik, lalu baru diterapkan pungutan dalam bentuk pajak yang beraneka ragam.

Baca juga: Puteri Anetta Komarudin Imbau Pemerintah untuk Tingkatkan Pemerataan Pembangunan

Diketahui, dalam paparan pakar yang disampaikan oleh Direktur Riset CORE Piter Abdullah, terungkap bahwa RUU KUP bias pada perluasan basis pajak. Isunya justru pengenaan pajak sembako dan pendidikan. Sehingga masyarakat tergiring untuk melihat hal itu karena langsung bersentuhan dengan persoalan riil.

“Tetapi menurut saya justru ada isu besar di balik konstruksi RUU KUP ini, khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Itu bungkusnya. Tapi, isinya adalah pengampunan pajak (Tax Amnesty) jilid II, ” jelas Piter. (rdn/es)

Baca juga: 23 Tahun Reformasi dan Ikhtiar Bersama Melawan Ancaman Demokrasi