Tony Rosyid
JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Karena itu, Puan meminta program pemulihan sosial dan ekonomi harus tetap menjadi prioritas untuk masyarakat, belanja pemerintah harus lebih efektif, serta belanja non-prioritas harus lebih dipertajam dan dilakukan efisiensi.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 dalam rangka Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022, di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
“Dalam pidato pengantar yang disampaikan (Menteri Keuangan, red), pemerintah memberikan contoh berbagai di negara ASEAN maupun di negara lain. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi di Indonesia masih cukup optimis atau cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Namun, ketidakpastian akan masalah pandemi ini tentu saja membuat kita harus bisa berdisiplin terhadap tantangan-tantangan dan dinamika yang akan ada ke depan yang tentu saja belum bisa kita prediksi seperti apa, ” jelas Puan.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menegaskan program yang diprioritaskan adalah yang memiliki peningkatan nilai tambah ekonomi (penghasilan) bagi masyarakat. “Karena itu, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap program tersebut agar kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat di tahun-tahun yang akan datang, ” tegas Puan.
Selain dari sisi jangka pendek, politisi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki persoalan jangka panjang dalam hal perbaikan fundamental ekonomi. Beberapa di antaranya adalah masalah struktural terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi, dan regulasi yang rumit dan belum bebas dari korupsi.
Puan meyakini apa yang disampaikan pemerintah tersebut akan menjadi acuan dalam pembahasan antara pemerintah bersama dengan DPR, baik di tingkat komisi maupun badan anggaran. “Ini yang tentu saja dalam fungsi pengawasannya DPR harus bisa memantau, mengendalikan, dan mengawasi kondisi-kondisi tersebut. Sehingga, memang nantinya APBN yang akan datang sudah seperti yang kita cita-citakan bersama, APBN yang bersifat gotong-royong untuk kesejahteraan rakyat dan tentu saja menjaga bangsa dan negara untuk menjaga pada posisinya sehingga tidak bermasalah di kemudian hari, ” tutup Puan.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM-PPKF Tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022. Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5, 2-5, 8 persen dengan tingkat inflasi 2, 0-4, 0 persen. Selain itu, diusulkan pula tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6, 32-7, 27 persen, nilai tukar Rupiah Rp13.900, 00-Rp15.000, 00 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 55-65 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari. (rdn/sf)
