Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal

    Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
    Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati

    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022. Putusan tersebut berisikan kewajiban pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Islam. Anggota Panja Vaksin DPR RI ini meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin Covid-19 halal bagi muslim di Indonesia.

    “Kita meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI, ” ungkap Mufida, Selasa (10/5/2022).

    Putusan MA tersebut berisikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, vaksin dapat dimaknai sebagai barang yang berasal dari produk rekayasa genetik, ataupun produk kimiawi yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal ketika masuk dan beredar serta dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia.

    Maka dari itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menyebut, pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Setelahnya dilanjutkan dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.

    “Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua, ” ungkap Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I tersebut.

    Penyediaan vaksin halal ini, papar Mufida, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Di sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih. Sebab, vaksin ini menurutnya adalah salah satu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada, ” ujar Mufida.

    Ia mengatakan pihaknya akan segera meminta Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. “Ini salah satu concern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progress dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini, ” pungkas Mufida. (hal/sf)

    Kurniasih Mufidayati DPR RI PKS KOMISI IX
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Aminurokhman: Kebijakan WFA Harus Perhatikan...

    Artikel Berikutnya

    Rifqinizamy Karsayuda: Komisi II Akan Cermati...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Steven

    Steven verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Nanang Suryana Saputra

    Nanang Suryana Saputra verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Sep 21, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Saharudin

    Saharudin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 21, 2020

    Follow Us

    Recommended Posts

    Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba
    Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK
    Intan Fauzi Dukung Pengembangan Obat Herbal Dalam Negeri
    Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK
    Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran!