Maman Abdurrahman: Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan

Maman Abdurrahman: Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu dipaparkan Maman usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, mendengarkan keterangan DPR, Presiden dan pemberi keterangan DPD RI, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Turut hadir, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BK Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Tanti Sumartini.                 

“DPR RI pada saat pembentukan revisi UU Minerba itu sudah sesuai dengan aturan main. Pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan pandangan dan pendapat, ” ujar Maman.

Poin kedua, sambung politisi Partai Golkar ini, yaitu dalam pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip-prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara. Maman mengungkapkan, pembentukan revisi UU telah mempertimbangkan berbagai sektor kebutuhan negara terhadap situasi dan kondisi Minerba nasional.

Dimana, tutur Maman, berbagai upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan negara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor Minerba menjadi pertimbangan utama DPR RI dalam pembentukan revisi UU Minerba. Di sisi lain, Maman mengklarifikasi bahwa dalam pembentukan revisi UU Minerba telah melibatkan DPD RI.

“Tentu, pada prinsipnya DPR menghargai serta menghormati pihak pemohon uji materi UU karena hal itu adalah proses demokrasi yang harus dilewati setiap institusi dan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, pihak pemohon atau penggugat seharusnya memiliki relevansi dan kompetensi di bidang Minerba” pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. (***)

Maman Abdurrahman DPR RI Golkar
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

TB Hasanuddin: Tidak Ada Kesepakatan Indonesia...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Muh. Ahkam Jayadi

Iswan Dukomalamo

Iswan Dukomalamo

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Dec 28, 2021

Ibnu S. Mattangaran

Ibnu S. Mattangaran

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Nov 29, 2021

Udin Komarudin

Udin Komarudin verified

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 22, 2020

Totong Setiyadi

Totong Setiyadi

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Jun 7, 2021

Profle

Iswan Dukomalamo

Ribuan Warga Kota Tidore Kepulauan Hadir Meriahkan HUT PDIP ke-49 Tahun
Laksanakan LKAD, PAN Mesuji Siap dan Optimistis Sambut Pemilu 2024
Jembatan Gantung Penghubung Dua Desa Dibuka Secara Resmi Oleh Anggota DPR-RI Novita Wijayanti
Partai NasDem Luwu Utara Siapkan Door Prize Rumah dan Kendaraan Bagi Pemilik E-KTA

Follow Us

Recommended Posts

Komisi III DPRD Barru Gelar RDP Terkait Penyaluran BPNT
Paripurna DPRD Barru, Ketua Komisi III Soroti Proyek Sudah Tender Belum Dikerjakan
Raker bersama Menkes, Hasnah Syam Soroti Rendahnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap
Laksanakan LKAD, PAN Mesuji Siap dan Optimistis Sambut Pemilu 2024
Tony Rosyid: Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres