Maman Abdurrahman: Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan

Maman Abdurrahman: Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu dipaparkan Maman usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, mendengarkan keterangan DPR, Presiden dan pemberi keterangan DPD RI, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Turut hadir, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BK Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Tanti Sumartini.                 

“DPR RI pada saat pembentukan revisi UU Minerba itu sudah sesuai dengan aturan main. Pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan pandangan dan pendapat, ” ujar Maman.

Poin kedua, sambung politisi Partai Golkar ini, yaitu dalam pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip-prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara. Maman mengungkapkan, pembentukan revisi UU telah mempertimbangkan berbagai sektor kebutuhan negara terhadap situasi dan kondisi Minerba nasional.

Dimana, tutur Maman, berbagai upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan negara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor Minerba menjadi pertimbangan utama DPR RI dalam pembentukan revisi UU Minerba. Di sisi lain, Maman mengklarifikasi bahwa dalam pembentukan revisi UU Minerba telah melibatkan DPD RI.

“Tentu, pada prinsipnya DPR menghargai serta menghormati pihak pemohon uji materi UU karena hal itu adalah proses demokrasi yang harus dilewati setiap institusi dan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, pihak pemohon atau penggugat seharusnya memiliki relevansi dan kompetensi di bidang Minerba” pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. (***)

Maman Abdurrahman DPR RI Golkar
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

TB Hasanuddin: Tidak Ada Kesepakatan Indonesia...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

MEDIA POLITISI verified

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 286

Registered: Jul 9, 2020

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Sep 21, 2020

Steven

Steven verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 22, 2020

Nanang Suryana Saputra

Nanang Suryana Saputra verified

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Sep 22, 2020

Profle

MEDIA POLITISI verified

Follow Us

Recommended Posts

Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Baharuddin Harahap, S.H Sambut Baik dan Siap Bersinergi dengan DPC HIPAKAD Kabupaten Asahan
Novita Wijayanti Anggota DPR RI Pantau Vaksinasi di Cilacap
Dedi Mulyadi: KLHK Punya Peranan Penting Jaga Kelestarian Alam
Ace Hasan Dukung Sinergi BWI dan Kemenag untuk Literasi Perwaqafan
Ace Hasan Dukung Baznas Kelola Dana Zakat BUMN