Maman Abdurrahman: Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan

Maman Abdurrahman: Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu dipaparkan Maman usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, mendengarkan keterangan DPR, Presiden dan pemberi keterangan DPD RI, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Turut hadir, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Kepala BK Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Tanti Sumartini.                 

“DPR RI pada saat pembentukan revisi UU Minerba itu sudah sesuai dengan aturan main. Pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan pandangan dan pendapat, ” ujar Maman.

Poin kedua, sambung politisi Partai Golkar ini, yaitu dalam pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip-prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara. Maman mengungkapkan, pembentukan revisi UU telah mempertimbangkan berbagai sektor kebutuhan negara terhadap situasi dan kondisi Minerba nasional.

Dimana, tutur Maman, berbagai upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan negara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor Minerba menjadi pertimbangan utama DPR RI dalam pembentukan revisi UU Minerba. Di sisi lain, Maman mengklarifikasi bahwa dalam pembentukan revisi UU Minerba telah melibatkan DPD RI.

“Tentu, pada prinsipnya DPR menghargai serta menghormati pihak pemohon uji materi UU karena hal itu adalah proses demokrasi yang harus dilewati setiap institusi dan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang. Namun demikian, pihak pemohon atau penggugat seharusnya memiliki relevansi dan kompetensi di bidang Minerba” pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. (***)

Maman Abdurrahman DPR RI Golkar
POLITISI.ID

POLITISI.ID

Previous Article

TB Hasanuddin: Tidak Ada Kesepakatan Indonesia...

Next Article

Lisda Hendrajoni: Rawan Bencana, Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 233

Registered: Jul 9, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Sep 22, 2020

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Profle

Ryawan Saiyed verified

Sebelum Diperpanjang, Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat
Rofik Hananto: Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Kenaikan Harga Batu Bara
Rencana PPKM Darurat 6 Minggu, Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat
Ito Anjarini DPRD Banyumas Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Sokaraja Kidul

Follow Us

Recommended Posts

Puan Maharani: ASN Harus Proaktif, Terdepan Menjadi Solusi
Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA
Heri Gunawan: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial
Digitalisasi Siaran TV, Rachel Maryam Sayidina Minta Kominfo Tidak Tergesa-Gesa