Mohammad Toha: Pemerintah Harus Segera Wujudkan Kemandirian Produksi Alutsista Laut

Mohammad Toha: Pemerintah Harus Segera Wujudkan Kemandirian Produksi Alutsista Laut
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha

SURABAYA - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong adanya reformasi dan transformasi PT PAL Indonesia (Persero) secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui kemandirian, artinya perusahaan galangan kapal terbesar tersebut tidak harus lagi mengimpor suku cadangnya.

“Kemandirian PT PAL itu artinya PT PAL tidak harus mengimpor suku cadang itu yang lebih besar dari 50 persen, meskipun sekarang itu katanya 70 persen. Komponen itu dalam hitungan suku cadangnya itu sudah dibuat di dalam negeri 30 persen, di luar negeri. Tapi yang 30 persen itu nilainya 70 persen lebih daripada yang 30 persen yang di dalam negeri tadi, ” kata Toha usai dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas bengkel kapal selam PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021).

Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1, 28 triliun yang diusulkan tahun 2021. Berdasarkan anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, Toha mendorong PT. PAL untuk bisa memproduksi sendiri komponen-komponen untuk pembuatan kapal selam. Sesuai paparan, alokasi PMN PT PAL nantinya akan terbagi menjadi tiga kategori, yakni Rp10 miliar untuk SDM, Rp1 triliun untuk fasilitas, dan sisanya digunakan untuk peralatan Rp265, 83 miliar.

“Nah tentunya selain pelatihan, alih teknologi juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung untuk bisa mandiri. Meskipun diperlukan waktu, atau proses yang mungkin 5 tahunan ya itu yang pertama jadi mendorong PT PAL agar bisa mandiri, ” ungkap politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia sudah memiliki pelaku industri strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Perusahaan pelat merah tersebut, umumnya melakukan pembelian produk sambil bekerja sama dengan negara produsen dinilai menjadi cara efektif membangun kemandirian nasional. Indonesia dapat terlibat dalam proses produksi atau perakitan alutsista di negara asal, sebelum kemudian perakitan dituntaskan di tanah air.

“Negara kita itukan negara maritim, kita minta pemerintah proporsi lebih untuk pembangunan alutsista laut, lebih banyak daripada yang ada di udara maupun yang ada di darat. Kemudian, kita mendukung PT PAL untuk mereorganisasi secara menyeluruh agar kinerja mereka semakin meningkat termasuk lingkungan kerja juga semakin tertata rapih, dari struktur organisasi juga termasuk lingkungan kerjanya, ” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang memaparkan bahwa PMN untuk kapal selam yang didapatkan perusahaannya, terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp1, 5 triliun. Suntikan modal negara itu telah digunakan untuk membangun fasilitas bengkel kapal selam yang dikunjungi oleh Komisi VI DPR RI. Sementara pada tahun ini, PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1, 28 triliun. 

“(PMN) Ini akan diusahakan tahun ini, kemungkinan di akhir bulan ini atau Juli. Sehingga untuk pembentukan holding industri pertahanan itu bisa dijalankan di akhir tahun ini. Kemudian, sesuai kajian bersama Kementerian BUMN, Kemenhan, dan Kemenkeu, PMN Rp1, 28 triliun tersebut adalah untuk infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan kapal selam, yang terdiri dari pengembangan SDM, penyiapan fasilitas, dan pemenuhan peralatan, ” pungkas pakar transportasi laut itu. (alw/sf)

KOMISI VI DPR RI Mohammad Toha PKB
Update

Update

Previous Article

Syaiful Huda Dukung PTM Dilaksanakan Mulai...

Next Article

Guspardi Gaus: Tenaga Honorer K2 Selayaknya...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 233

Registered: Jul 9, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Sep 22, 2020

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Profle

Ryawan Saiyed verified

Sebelum Diperpanjang, Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat
Rofik Hananto: Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Kenaikan Harga Batu Bara
Rencana PPKM Darurat 6 Minggu, Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat
Ito Anjarini DPRD Banyumas Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Sokaraja Kidul

Follow Us

Recommended Posts

Puan Maharani: ASN Harus Proaktif, Terdepan Menjadi Solusi
Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA
Heri Gunawan: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial
Digitalisasi Siaran TV, Rachel Maryam Sayidina Minta Kominfo Tidak Tergesa-Gesa