Update
JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 sebelum memperpanjangnya kembali. Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini. Pemerintah harus menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang berakhir 20 Juli, sehingga masyarakat ada gambaran dalam merencanakan aktifitasnya.
Dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (17/7/2021), Puan mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.
“Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar, ” ujar alumnus Universitas Indonesia ini.
Menurut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.
“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya, ” ujar perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI ini.
Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. “Misalnya akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi, ” tuturnya.
Soal penyelamatan rakyat ini, Puan kembali menyoroti, masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, hal tersebut tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan. “Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang, ” tegas Puan.
Menurut legislator dapil Jawa Tengah V itu, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman. Di situasi seperti ini, kata Puan, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab. (sf)
Tony Rosyid 
