JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki banyak kelemahan. Kendala penyaluran bantuan sosial dan tumpang tindih dipastikan akan banyak terjadi dalam sistem penyalurannya, sebab DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos.
"Masalah data ini sudah lama Bu Menteri tetapi tidak selesai-selesai, tidak ada pembaruan, ” tegas Yandri saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Politisi Fraksi PAN ini mencontohkan, ada masyarakat yang tadinya kurang mampu sekarang jadi mampu, namun tidak di-update. Sebaliknya, yang mampu jadi kurang mampu juga tidak diperbarui. “Jika seperti ini tentu jadinya tidak tepat sasaran karena banyak yang mampu itu terima bansos, ” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, permasalahan tersebut tak lepas dari data ganda yang telah ditemukan oleh Kemensos. Ia mengatakan Kemensos telah bertindak cepat dengan menidurkan sebanyak 21.000.156 data ganda, dalam arti memiliki nama ganda atau mendapatkan bantuan ganda.
"Penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran. Padahal ada data yang harus diperbaiki itu sejak 2015. Jadi saya mohon ijin data ganda ini memang menjadi salah satu masalahnya dan harus diantisipasi juga agar menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan, ” jelasnya. (tn/es)
