Tony Rosyid
JAKARTA - Hingga tahun 2018, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh pada tingkat 5-6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi itu telah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun juga menghadirkan dampak perubahan iklim. Rencana Pemerintah Indonesia untuk menjaga tingkat pertumbuhan sekaligus melindungi lingkungan membutuhkan penyesuaian yang signifikan akibat pandemi Covid-19.
Pemulihan hijau dari pandemi dan pengembangan perekonomian hijau adalah peluang yang patut dijajaki lebih jauh oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Mengakui pentingnya menyesuaikan rencana pembangunan, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berinisiatif berperan yang lebih signifikan dalam agenda perekonomian hijau Indonesia.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Universitas Padjadjaran dan Organisasi Internasional bertema “Meningkatkan Akses Bagi Publik Terhadap Informasi dan Partisipasi Publik dalam Peran Parlemen Khususnya Legislasi dan Pengawasan terkait Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia”.
“Di tengah kemajuan dunia hari ini, apalagi nanti ketika kita sudah berhasil keluar dari pandemi Covid-19, tentunya kita berharap agar perkembangan atau pembangunan ekonomi tidak melupakan faktor ekologi (faktor lingkungan), ” kata Charles di sela-sela FGD di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2020).
“Karena apabila kita ingin tetap bisa berkelanjutan (sustainable), maka kita harus tetap bisa membangun ekonomi dengan juga memperhatikan keseimbangan lingkungan yang baik, ” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu. Charles berharap, jika Indonesia telah berhasil keluar dari pandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tidak melupakan faktor lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan yang baik. (***)
Update 
