Fikri Faqih Sayangkan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II Tetap Beredar

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kamus kontroversial terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II tetap beredar, bahkan diperjualbelikan di toko daring.

“Padahal kata Mas Menteri (Nadiem Makarim) dan Dirjen Kebudayaan sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang, ” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Slamet: Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di toko daring semudah mengklik di mesin pencari di internet. “Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana, ” imbuh politisi PKS itu.

Sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’. “Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut” tegas Fikri.

Baca juga: Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA

Seperti diketahui, Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I dengan sub-judul Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II : Nation Building (1951-1998). Namun dalam buku kamus itu, tokoh penting nasional yang sekaligus pendiri Nahdatul Ulama, Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari tidak ada dalam entry khusus (yang disusun secara alfabetis) dalam kamus tersebut. Demikian pula dengan kiprah proklamator RI, Soekarno dan Mohammad Hatta, tidak ditemukan dalam entry alfabetis di dalam Kamus Jilid II.

Fikri mengajak semua elemen negeri untuk bersama meluruskan sejarah bangsa yang mulai dicemari upaya pembelokan dan penghilangan sejarah, terutama kiprah KH Hasyim Asyhari. “Bila tanpa adanya fatwa jihad dari Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari pada waktu itu, Bung Tomo dan puluhan ribu rakyat Surabaya tidak mungkin bertempur gagah berani dengan satu semboyan: merdeka atau mati, karena ulama adalah tokoh paling ditaati saat itu, ” jelasnya.

Baca juga: Data Peserta Bocor, Saleh Partaonan Daulay Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan

Legislator dapil Jawa Tengah IX itu menilai, kamus sebagai referensi pengetahuan yang sudah berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan, akan sangat menyesatkan keilmuan bagi anak bangsa ke depannya.

Di sisi lain, Fikri mengungkap keanehan soal penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang katanya akibat “ketidak-sengajaan” pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud itu. “Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan, tapi kok sudah terbit ISBN, ” seloroh Fikri.

Baca juga: Tanggapi Temuan BPK Soal PEN, Anis Byarwati: Semua Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

International Standard Book Number (ISBN) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain . ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut, penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN). Dan pasal 48 ayat (b) menyebut, buku baru dapat diterbitkan setelah mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN), sebagaimana pasal 30 ayat (f) tersebut. “Hal ini menunjukkan kamus jilid I dan II ini sudah siap terbit, bukan tidak disengaja atau masih naskah, ” cetus Fikri. (sf)

Baca juga: Slamet: PT Pupuk Indonesia Harus Tindaklanjuti Temuan BPK