Wahyu Sanjaya: Alokasi DAK Ada yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Daerah

Wahyu Sanjaya: Alokasi DAK Ada yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya

JAKARTA - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Kami (BAKN) sengaja mendatangi IPB dengan tujuan untuk mengetahui pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Karena sering kali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga kerap terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut, ” ujar Wahyu usai pertemuan dengan rektor dan guru besar IPB, Bogor, Jawa Barat Selasa (15/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan. Bedanya hanya pada spesifikasi daerah kepulauan, di mana secara spesifik atau secara khusus daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) lainnya.

Sehingga banyak rencana program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda. Sebut saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan membuat tela’ah terkait DAK tersebut yang kemudian akan dibacakan dalam sidang paripurna sebagai masukan kami.

“Karena kalau kita lihat sekarang, untuk transfer daerah tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa itu tidak ada pengawasan nya di DPR RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. Artinya, tidak ada pengawasan sama sekali, ” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (ayu/es)

Wahyu Sanjaya DPR RI BAKN DEMOKRAT
Update

Update

Previous Article

Puteri Anetta Komarudin Berikan Sejumlah...

Next Article

Guspardi Gaus: Tenaga Honorer K2 Selayaknya...

Related Posts

Peringkat

Profle

Update verified

POLITISI.ID

POLITISI.ID verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 233

Registered: Jul 9, 2020

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 3

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Sep 22, 2020

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Sep 22, 2020

Sumartono

Sumartono

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 3

Registered: Nov 15, 2020

Profle

Ryawan Saiyed verified

Sebelum Diperpanjang, Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat
Rofik Hananto: Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Kenaikan Harga Batu Bara
Rencana PPKM Darurat 6 Minggu, Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat
Ito Anjarini DPRD Banyumas Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Sokaraja Kidul

Follow Us

Recommended Posts

Puan Maharani: ASN Harus Proaktif, Terdepan Menjadi Solusi
Fikri Faqih: Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA
Heri Gunawan: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial
Digitalisasi Siaran TV, Rachel Maryam Sayidina Minta Kominfo Tidak Tergesa-Gesa